Komisi I DPR Raker Perdana dengan Prabowo pada 11 November

7 November 2019 15:33 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Prabowo Subianto saat hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, pada 8 Agustus 2019. Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
zoom-in-whitePerbesar
Prabowo Subianto saat hadir pada pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, pada 8 Agustus 2019. Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Komisi I DPR akan menggelar rapat kerja perdana dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Senin (11/11). Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengungkapkan, Prabowo akan didampingi oleh Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono.
ADVERTISEMENT
"Komisi I DPR akan memanggil Menhan Prabowo Subianto pada Senin (11/11) pukul 10.00 WIB. Melalui komunikasi antara Sekretariat Komisi 1 DPR dan Kemhan, Pak Prabowo menyatakan akan hadir dan akan didampingi Wamen," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (7/11).
Meutya mengatakan, sejumlah isu akan dibahas dalam rapat kerja tersebut. Salah satunya soal kebijakan dan strategi Kemhan dalam pertahanan negara.
"Hal-hal yang terkait kebijakan umum Kemhan dapat disampaikan dalam rapat terbuka. Namun yang terkait strategi dan rahasia negara tentu disampaikan secara tertutup," ujarnya.
Meutya Hafid Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Politikus Golkar itu berharap rapat kerja perdana dengan Ketum Gerindra itu dapat berjalan dengan lancar. Dia mengaku kehadiran Prabowo di Komisi I sudah ditunggu-tunggu oleh publik.
ADVERTISEMENT
"Sebagai pimpinan Komisi I DPR, saya berharap rapat kerja perdana ini akan berjalan dengan lancar. Saya juga yakin Komisi I DPR dan Pak Prabowo Subianto akan dapat menjalankan kemitraan yang baik dan saling menghormati," pungkasnya.
Ditunjuknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan cukup mengejutkan. Sebab selama ini Prabowo dikenal sebagai rival politik Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo juga dikenal sebagai partai oposisi pemerintah.