Kepala Bappenas: Luas IKN 256.000 Hektar, 80 Persennya Hutan

Jokowi ungkap desain IKN Kaltim di HUT PSI, Rabu (22/12) di Jakarta. Foto: YouTube PSI

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan menyatakan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan berdiri di atas lahan seluas sekitar 256 ribu hektar. Sebagian besarnya akan tetap berupa hutan.

Suharso mengungkapkan rinciannya. Mulai dari kawasan inti hingga wilayah pengembangannya.

"Luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199.000 hektar sebagai wilayah pengembangan. Kemudian 56 ribuan hektar sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri, dan 6.700-an hektar kawasan inti. Total semua adalah 256.000 hektar," ujar Suharso dalam konferensi pers di kantor KPK, Rabu (2/1).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Suharso datang ke KPK atas undangan untuk paparan mengenai IKN. Khususnya membahas bagaimana pengawasan dan pencegahan korupsi yang akan dilakukan KPK.

Terkait kawasan IKN, Suharso menyebut wilayahnya akan didominasi hutan. Dari total seluas 256.000 hektar, sebagian besar di antaranya akan dijadikan hutan.

"Dengan luas yang luar biasa itu 20% yang akan menjadi build up area dan 80% akan dibiarkan menjadi hutan. Sehingga wilayah IKN adalah wilayah menjadi forest city, kota hutan," ucap Suharso.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah tengah menyiapkan lokasi pembibitan yang diklaim dapat menghasilkan sekitar 15 juta benih atau bibit yang dapat digunakan untuk melakukan penanaman kembali pada area atau lokasi yang gundul.

"Kita telah menyiapkan nursery, pembibitan pembenihan yang menghasilkan 15 juta benih setiap tahun yang akan kita tanamkan kembali di tempat-tempat yang ditinggalkan menjadi gundul pada saat ini," ungkap Suharso.

Menurut dia, hal tersebut juga untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 yang dicanangkan KPK.

"Ibu kota negara yang akan datang adalah ibukota negara yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan masa depan terkait net zero emission karena pada tahun 2060 Indonesia mencanangkan untuk mencapai net zero emission," kata politikus PPP itu.

Selain itu, Suharso menyebut pemerintah juga akan mendorong partisipasi masyarakat sekitar dalam urusan pembangunan IKN ini. Hal itu dilakukan agar masyarakat tak merasa terpinggirkan dengan hadirnya IKN di wilayah yang mereka tempati sebelumnya.

"Kita juga melibatkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi di dalam pembangunan ini agar mereka tidak menjadi end club atau terpinggirkan dengan kehadirannya ibu kota negara," kata Suharso.