Kemendagri Minta Musrenbang Jadi Wadah Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Warga beraktivitas di permukiman bantaran sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Rabu (15/4). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Kemendagri menegaskan pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dijadikan sebagai wadah untuk menemukan solusi atas permasalahan kemiskinan ekstrem di daerah.

Tidak terkecuali bagi Pemprov Gorontalo yang terus berupaya melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berbagai strategi.

Hal itu dibuktikan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo yang menurun menjadi 0,36 persen pada 2023 sebesar 15,510 jiwa dari pada tahun 2022.

"Dari 34 provinsi, terdapat 20 provinsi yang mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrem termasuk Gorontalo. Perlu terus diperhatikan kabupaten/kota mana saja di Gorontalo yang masih tinggi angka kemiskinannya," ungkap Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo memberi sambutan dalam kegiatan Musrenbang Provinsi Gorontalo di Aston Hotel Kota Gorontalo pada Selasa (23/4).

Yusharto menjelaskan, ada tiga strategi percepatan penghapusan kemiskinan yang bisa diterapkan Pemprov Gorontalo.

Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menghadiri kegiatan Musrenbang Provinsi Gorontalo di Aston Hotel Kota Gorontalo pada Selasa (23/4). Foto: Dok. Kemendagri

Strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

"Upaya-upaya ini dapat mendukung target nasional pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri telah mengalokasikan sebesar Rp. 185,78 miliar atau 9,42% terhadap total belanja daerah pada APBD Tahun 2024," jelas Yusharto.

Selain mendorong Musrenbang sebagai forum untuk menampung aspirasi dari berbagai stakeholder, Yusharto juga menggarisbawahi mengenai pentingnya Pemprov Gorontalo mengelola setiap potensi lokal yang dimiliki dan membangun kerja sama dengan prinsip pentahelix.

"Perlu juga memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional, agar pembangunan daerah dapat selaras dengan pembangunan pusat," pungkasnya.