Kasus Corona Melonjak, Pemkot Banda Aceh Diminta Swab Massal Warganya

Ilustrasi corona. Foto: Maulana Saputra/kumparan

Kota Banda Aceh kini masih tercatat sebagai daerah tertinggi penyebaran positif corona dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Warga terpapar virus corona di ibu kota provinsi itu telah mencapai 1.052 orang.

Melihat kondisi wabah virus yang belum mereda di Kota Banda Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) setempat mengusulkan pemerintah agar mengadakan tes usap atau swab massal untuk menangani penyebaran COVID-19.

Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mengatakan secara resmi dirinya telah meminta kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan swab massal terhadap 5 ribu warganya.

“Swab massal minimal 5 ribu. Artinya, DPRK Banda Aceh mendorong pemerintah untuk menganggarkan sejumlah dana agar dapat dilakukan kerja sama dengan pihak Unsyiah yang memiliki laboratorium dan peralatan tes,” kata Farid, Rabu (16/9).

Menurut Farid, selama ini kebanyakan pasien positif diketahui secara kebetulan. Seperti ketika ada warga sakit datang ke rumah sakit lalu ia menjalani tes swab, kemudian dinyatakan positif corona. Setelah dilacak kemudian ketahuan kasus-kasus lainnya.

Langkah strategis yang perlu dilakukan Pemkot Banda Aceh, kata Farid, menargetkan tiga bulan ke depan untuk dilakukannya 5.000 swab massal. Jika dibagi setiap pekan, maka setiap bulannya terdapat sebanyak 1.500. Selanjutnya dibagi lagi pada setiap desa-desa yang mana saja akan melakukan tes usap.

"Ini menjadi penting, karena hari ini banyak pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) yang kondisinya sehat tapi tanpa sadar menjadi pembawa virus ke tempat-tempat lain. Jangan sampai muncul klaster-klaster baru, seperti klaster perkantoran, masjid dan lainnya," tuturnya.

Farid melihat angka positif COVID-19 melonjak drastis di Kota Banda Aceh. Karena itu sudah saatnya pemerintah untuk menentukan langkah strategis dalam menghentikan laju penyebaran virus tersebut.

“Karena itu langkah-langkah yang diambil oleh pemkot mulai dari testing (swab massal), tracing, (pelacakan interaksi dari pasien yang terpapar), isolasi (baik yang mandiri maupun kelompok) hingga treatment (proses pengobatan) harus detail, dan terukur serta jelas jadwal pelaksanaannya, serta berapa kebutuhan anggarannya,” pungkas Farid.