KASN Akan Panggil Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tinjau Pelican Crossing Bundaran HI (30/7). (Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan)

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah memberikan surat rekomendasi kepada Pemprov DKI terkait pencopotan beberapa ASN di lingkungan Pemprov.

Menurut Ketua KASN Sofian Effendi, surat rekomendasi yang diberikan telah direspons oleh Pemprov namun belum dilaksanakan.

"(Surat rekomendasi) iya dibales tapi tidak dilaksanakan," kata Sofian saat dikonfirmasi, Senin (30/7).

Untuk itu, kata Sofian, KASN akan melakukan cara lain untuk mendapatkan respons Pemprov DKI. Salah satunya, memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mendapatkan keterangan langsung.

"Jadi ini kita harus cari strategi lain. Kita kan melalui wawancara, melalui surat, melalui pemanggilan. Jadi mereka sudah kita panggil, kita sudah dapat data dari mereka yang diberhentikan, yang dipensiunkan tiba-tiba itu," kata dia.

Selain itu, Sofian juga menepis tudingan Anies Baswedan yang menyebut lembaganya politis. Sofian menampik KASN melakukan intervensi dengan unsur politik. Menurutnya, tugas KASN memang dibentuk untuk mengawasi ASN bedasarkan UU yang ada.

"Kami ini justru lembaga yang dibentuk UU untuk mengawasi ASN, tidak diintervensi secara politik," ujarnya.

Apalagi, kata Sofian, sebagai anggota KASN tak diperbolehkan merupakan bagian dari partai politik. Selain itu, anggota tak boleh berperan aktif dalam berpolitik. Sehingga ia menampik kerja KASN tak profesional dalam menangani kasus pencopotan ASN lingkungan Pemprov DKI.

"Syarat kami dipilih adalah bukan anggota parpol, tidak aktif di politik. Jadi kalau gubernur bilang saya profesional, Pak Sofian yang politik, bukannya terbalik?" tutupnya.