Jokowi Teken UU DKJ: Jakarta Tetap Ibu Kota Sampai Ada Keppres Pemindahan ke IKN

Ilustrasi Monas Foto: Shutter stock

Presiden Jokowi telah resmi meneken Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada 25 April 2024. Jakarta bersiap untuk tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

Dalam UU tersebut, sejumlah hal diatur. Salah satunya yang krusial yakni dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebut UU ini mengubah status Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kemudian dalam pasal (3), disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini kedudukannya merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi. Bukan lagi sebagai ibu kota negara, tetapi berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

Apa fungsinya? berikut penjelasan dalam UU tersebut:

Jokowi di Raker Kemenkes di ICE BSD, Rabu (24/4/2024). Foto: YouTube/Sekretariat Presiden

Dalam UU tersebut, DKJ diatur untuk memiliki 18 wewenang khusus, yakni:

Ilustrasi Monumen Nasional Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Namun demikian, UU tersebut juga dilengkapi dengan peraturan peralihan. Dalam pasal 63, disebutkan bahwa saat UU ini diundangkan, DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara sampai adanya penetapan Keppres mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN.

Berikut bunyinya:

Hal tersebut ditegaskan kembali melalui Pasal 73 dalam undang-undang tersebut, yang bunyinya: