Jokowi Diminta Tidak Galau, Harus Tegas Tolak Tunda Pemilu 2024!

Presiden Jokowi di sela-sela peluncuran paket obat isoman di Istana Merdeka, Kamis (15/07/2021). Foto: Dok. Agus Suparto

Wacana penundaan pemilu demi melanggengkan kekuasaan bergulir liar usai dilontarkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Presiden Jokowi pernah menentang wacana 3 periode, namun penundaan pemilu belum disikapi.

Pengamat politik Hendri Satrio meminta Presiden Jokowi untuk bersikap tegas terhadap upaya lingkaran koalisi yang mendorong agar menjabat 3 periode.

"Sekarang sudah mulai terbuka di publik bahwa penundaan pemilu itu datangnya dari Istana. Kalau ditanya harusnya gimana, ya, Pak Jokowi segera bertindak tegas terhadap para pengusung penundaan pemilu, karena mengganggu konstitusi. Kalau memang berasal dari Istana, ya, harus keluar dari Istana," ucap Hendri kepada wartawan, Rabu (2/3).

Menurutnya, jika Jokowi tak bersuara, justru menguatkan anggapan wacana ini memang berasal dari Istana. Sementara pertentangan keras bergulir dari parpol maupun akademisi karena melabrak konstitusi.

“Menurut saya sampai hari ini Pak Jokowi belum bersuara mungkin antara pengin, boleh juga, tapi takut dibilang enggak [sesuai] konstitusi, takut dicatat jelek oleh sejarah. Jadi beliau agak galau saat ini,” ucap dia.

Karena itu, sikap Jokowi jika benar menolak, maka bisa mengakhiri polemik yang dilontarkan PAN dan PKB. Terlebih jika Jokowi juga tegas merespons mereka yang mendorong-dorong isu menunda pemilu.

"Makanya harus segera mengakhirkan kegalauan itu, harus tegas jika bilang tidak mau (menolak), dan yang paling penting si perusuh yang berasal dari Istana itu segera dikeluarkan dari Istana supaya tidak merusak pemerintahan Jokowi juga," bebernya.

Hendri menyampaikan jangan sampai menunda pemilu dengan mengkudeta KPU karena sudah ada kesepakatan Pemilu 2024 dan tidak ada aturan untuk penundaan pemilu.

"Penyelenggara pemilu yang sah itu kan KPU, dan KPU sudah menetapkan Pemilu 2024 itu 14 Februari 2024. Jadi jangan mengkudeta KPU,” tuturnya.

“Enggak usah kebanyakan bercanda, ya, para petinggi politik, enggak usah ngurusin hal yang aneh-aneh. Ikutin saja aturan yang berlaku, tidak perlu mengkudeta KPU,” tegas Hendri.

Laporan: Cita Auliana