JK: Status Bencana Nasional Ditetapkan Jika Pemda Sulteng Lumpuh

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Sebanyak 18 negara mengirimkan bantuan untuk penanganan pascagempa dan tsunami yang melanda Donggala, Palu, dan sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Meski begitu, hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan status bencana nasional untuk Palu-Donggala.

"Berkali-kali saya katakan bencana nasional itu kalau pemerintah daerah lumpuh, tidak bisa berjalan," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/10).

Hingga Selasa (2/10), data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat gempa 7,4 magnitudo berujung tsunami yang menghantam Donggala-Palu itu, telah menelan 1.249 jiwa. Sejumlah bangunan dan fasilitas umum pun ikut hancur.

Pemukiman yang hancur akibat gempa bumi di wilayah Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Kendati tak berstatus bencana nasional, JK memastikan porsi pemberian bantuan terhadap korban gempa dan tsunami di Sulteng tetap sama. "Kalau dari sisi materinya, katakanlah bantuannya itu sama saja, sesuai dengan besar-kecilnya bencana itu. Tidak berubah," jelas JK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga berkomentar soal desakan pemberian status bencana nasional untuk bencana Sulteng. Status tersebut dinilai perlu agar penanganan lebih maksimal.

Namun, Jokowi mengatakan pemerintah belum perlu menyematkan status tersebut. Karena, kata Jokowi, yang terpenting pemerintah bisa menangani dampak dari musibah itu.

"Gini lho, yang paling penting itu adalah penanganannya yang cepat, yang segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Contoh kemarin alat-alat berat tadi malam sudah masuk. Hari ini sudah mulai bekerja alat-alat berat itu," ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10).

Warga melihat rumah yang hancur di wilayah Balaroa akibat gempa bumi, Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Hal serupa turut dilontarkan Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. Sutopo menjelaskan, tak ada hubungan antara menerima bantuan asing dengan penetapan status bencana nasional.

"Bencana nasional itu kalau semuanya collapse, kondisinya seperti (tsunami) Aceh 2004, tetapi yang ada di Sulteng, masih banyak pemerintahan yang berjalan," tutur Sutopo di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Selasa (2/10).