JK Kritik Pengubahan Nama KKB Papua Kembali Jadi OPM

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla saat diwawancarai wartawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Kamis (25/4). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla, menanggapi perubahan penyebutan dari KKB kembali menjadi OPM. Menurutnya, perubahan tersebut tak berdampak pada masyarakat Papua, sebab masih banyak yang menginginkan kemerdekaan atas Papua.

"Sama saja, semua itu hanya permainan istilah, mau kasih apa saja yang penting ada banyak masyarakat insani yang bersenjata yang ingin menyatakan merdeka, sama saja," ujar JK kepada wartawan di usai acara 'Dialog Perdamaian: Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik' di kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (25/4).

TNI sita senjata dan atribut OPM pimpinan Egianus Kogoya di Kampung Paro, Distrik Kenyam, Nduga, Papua Pegunungan, Jumat (19/4/2024) Foto: Dok. Penerangan Koops TNI Habema

Menurut JK, perlu ada perubahan kebijakan yang menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan upaya untuk masyarakat Papua termasuk pemberian subsidi yang besar ke otonomi khusus di Papua.

Bupati Mamberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak mengenakan baju tahanan (tengah) usai menjadi pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/2/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

JK dalam paparannya di 'Dialog Perdamaian' menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan Rp 35 triliun dari APBN untuk otonomi khusus di Papua. Hal ini menepis anggapan pemerintah merampok Papua, justru mensubsidi Papua dalam jumlah besar.

"Pendapatan gas, pendapatan Freeport lebih dari Rp 20 triliun. Jadi kita kasih ke Papua dari APBN untuk Otsus dan lainnya per tahun Rp 35 triliun pada waktu itu. Bukan merampok, kita mensubsidi besar. Sampai sekarang pendapatan Papua kurang lebih Rp 40 triliun, tapi anggaran kita (buat Papua) Rp 85 triliun, jadi kita subsidi besar-besaran, bukan merampok," ucap JK.

Tim gabungan TNI-Polri bebaskan 15 orang pekerja pembangunan rumah sakit yang sempat disandera KKB di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Rabu (8/2/2023). Foto: Dok. Istimewa

"Baru mereka sadar bahwa kita tidak merampok, tapi kita mensubsidi besar. Jadi di Jawa, Sumatera antarpemerintah per orang setengahnya di Papua Rp 17 juta per tahun itu banyak dikorupsi. Karena gubernur, bupati, wali kota banyak masuk penjara, tetapi rakyatnya tidak menerima ini persoalannya," tutur JK.

Perubahan KST/KKB Jadi OPM

Sebelumnya, Panglima TNI Agus Subiyanto memberi penjelasan soal penyebutan KST/KKB kembali diubah menjadi OPM. Menurut dia, perubahan nomenklatur itu lantaran kelompok milisi di Papua menyebut dirinya sebagai TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat). Bagi dia, penggunaan identitas tersebut sama saja dengan OPM.

"Jadi dari mereka sendiri menamakan mereka adalah TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sama dengan OPM," ungkap Agus kepada wartawan di Wisma Ahmad Yani, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersalaman dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kantor Jasa Marga KM 70, Senin (15/4/2024). Foto: Dok. Istimewa

Agus menyebut, OPM telah melakukan penyerangan kepada warga sipil hingga TNI dengan menggunakan senjata. Oleh sebab itu, penindakan tegas perlu dilakukan.

"Masa harus kita diamkan seperti itu dan dia kombatan membawa senjata. Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," tegas Agus.

"Mungkin di Papua penanganannya berbeda dengan di wilayah lain. Kita punya metode sendiri untuk penyelesaian masalah. Senjata, ya, lawannya senjata, ya," tambahnya.