Janji Indonesia Bayar Pesawat Tempur ke Korsel: Target 2026, Ada Prioritas IKN

Prototipe jet tempur KF-21/KFX yang dikembangkan Korea Selatan bersama Indonesia. Foto: Dok. Korea Aerospace Industries

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan sudah berjalan cukup lama. Salah satu bentuk kolaborasi kedua negara dilakukan lewat pengembangan pesawat tempur KFX/IFX (Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment) bernama KF-21 Boramae.

Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Ditjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Marsekal Pertama TNI Dedy Laksmono, mengatakan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berupaya tak menggantungkan pembelian alutsista, namun juga turut andil dalam mengembangkannya. Sehingga, kerja sama dengan Korea Selatan dalam proyek KFX/IFX Boramae ini diharapkan mempercepat realisasi tersebut.

Proyek itu sudah dimulai pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kini menjadi salah satu program Prioritas Nasional. Meski pengembangannya terus berlanjut, pembayaran dari Indonesia dilaporkan tersendat.

Pesawat jet tempur KF-21 Boramae. Foto: Michelle VP/Shutterstock

Rincian cost share nya, Indonesia membayar 20 persen dari total pembayaran, sementara Pemerintah Korsel 60 persen dan Korea Aerospace Industries (KAI) 20 persen.

"Indonesia ditargetkan sudah harus melunasi pembayaran Rp 14,6 triliun di tahun 2026," ujar Dedy dalam Talkshow Foreign Policy of Indonesian Community (FPCI) bekerja sama dengan Korea Foundation yang bertajuk Advancing Indonesia and South Korea's Defense Industry Collaboration pada 27 Oktober 2023.

Ada refocusing anggaran, salah satunya ke IKN

Dedy mengaku, kesepakatan kontrak pada 2012 sudah mempertimbangkan kemampuan anggaran negara. Namun berjalannya waktu, pemerintah kini melakukan refocusing anggaran yang salah satunya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kemenhan telah berupaya mengajukan porsi penambahan ke APBN, tapi keputusannya ada di Kementerian Keuangan. Logikanya, prioritasnya itu dulu bayar, baru yang lain," imbuh Dedy.

Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Ditjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Marsekal Pertama TNI Dedy Laksmono. Foto: Retyan Sekar Nurani/kumparan

Dedy menjabarkan, Kemenkeu kini mampu menyiapkan untuk Rp 1,25 triliun pada 2024 dengan total kekurangan sekitar Rp 14 triliun. Sementara Indonesia ditargetkan melunasi pembayaran pada 2026.

Meski begitu, Dedy menekankan, biaya pengembangan yang tak murah ini tak bisa disamakan dengan pengadaan.

"Dengan jumlah yang sama, Indonesia mungkin dapat membeli puluhan jet tempur, namun sifat dari pengembangan ini merupakan upaya investasi. Industri kita hidup, orang-orang yang lulusan ITB, ITS, universitas-universitas lain, mereka punya fakultas teknik penerbangan itu diserap di sini, kalau enggak ada bisa diserap negara lain," tandasnya.