Ini Jawaban Ganjar Pranowo soal Konflik Myanmar

Bacapres Ganjar Pranowo di acara dialog dengan Gen Z di kawasan Blok M, Jakarta, Senin (23/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Calon Presiden RI dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, bicara soal krisis politik dan konflik yang melanda Myanmar. Salah satu anggota ASEAN ini dipimpin junta militer sejak diguncang kudeta tahun 2021.

Menurut Ganjar, ASEAN perlu mengambil alih kepemimpinan dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan Indonesia, pada gilirannya, juga perlu mengambil inisiatif yang lebih aktif.

Komentar tersebut disampaikan Ganjar usai menghadiri panel diskusi yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat, pada Selasa (7/11).

Dalam kegiatan itu, Ganjar berbicara soal arah dan strategi politik luar negeri Indonesia jika dia terpilih dalam pemilu 2024 mendatang.

"ASEAN harus mengambil alih kepemimpinan itu dan mestinya segera berkomunikasi dan diplomat kita mengambil inisiatif luar negeri yang aktif yang ada di dalam sikap kita," kata Ganjar.

"Kalau kita aktif sebenarnya kita bisa menginisiasi apa yang ada di sana," tambahnya.

Kursi delegasi Myanmar tampak kosong saat pertemuan ASEAN Coordinating Council (ACC) di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (3/2/2023). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Adapun krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar — yang sampai sekarang masih berlangsung, telah menuai keprihatinan internasional hingga menjadi sorotan di setiap pertemuan multilateral negara Asia Tenggara.

Seluruh negara ASEAN, termasuk Myanmar, tidak lama usai kudeta pecah telah menyepakati sebuah resolusi perdamaian berisi lima poin yang dinamai 5 Point Consensus (5PC).

5PC mencakup seruan untuk mengakhiri kekerasan bersenjata dan menghentikan korban sipil. Namun, sampai sekarang junta enggan menunjukkan komitmennya untuk memenuhi 5PC atau mengakhiri konflik.

Imbasnya, ASEAN sepakat melarang siapa pun perwakilan politik dari Myanmar untuk menghadiri pertemuan multilateral itu.

5 konsensus pemimpin ASEAN soal penuntasan krisis Myanmar. Foto: Dok: ASEAN