Hasto Ungkap Azwar Anas Lapor soal Istrinya Diintimidasi Sampai Diperiksa Polisi

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima sertifikat Ijen Geopark sebagai Global Geoparks Network UNESCO, di Maroko, Sabtu (9/9/2023). Foto: Dok. Pemkab Banyuwangi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan MenPAN RB Azwar Anas melaporkan kepada partai bahwa istrinya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengalami intimidasi secara hukum.

Hal itu, diungkapkan Hasto saat ditanya terkait keberlanjutan hak angket kecurangan pemilu 2024.

"Secara hukum begitu banyak intimidasi yang dilakukan bahkan hal yang mengejutkan ketika Lebaran kami menerima laporan dari Pak Abdullah Azwar Anas bagaimana Bupati Banyuwangi, ibu-ibu yang notabene adalah istri beliau, itu juga diintimidasi," kata Hasto di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

MenPANRB Abdullah Azwar Anas usai ikut rapat intern di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/3/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

Hasto mengatakan, Ipuk diperiksa di Polda Jatim selama 6 jam. Namun, tak dijelaskan Ipuk diperiksa terkait kasus apa.

"Bahkan diperiksa selama 6 jam di kantor Polda. Dan ketika diperiksa itu diawali dengan cerita ini politik. Sehingga hukum telah dilemahkan," tuturnya.

Dia menuturkan, pelemahan secara hukum terjadi karena praktik nepotisme dibiarkan begitu saja.

Menurutnya, dengan adanya pelemahan hukum seharusnya semakin memperkuat alasan menggulirkan hak angket.

"Ketika suatu negara tidak ada supremasi hukum, ketika meritokrasi kemudian dihancurkan dengan nepotisme, dan di depan mata muncul begitu banyak giant corruption yang terjadi terhadap sektor-sektor pertambangan yamg seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Maka ini semakin memperkuat hak angket itu," tuturnya.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto saat diwawancarai wartawan usai pertemuan dengan Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani di kediaman Megawati, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024) Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Namun, Hasto menambahkan pengguliran hak angket bukan hanya persoalan PDIP semata dan membutuhkan kerja sama dari parpol lain. Apalagi, kata dia, nasib pemilu ke depan terancam dengan adanya praktik nepotisme yang dilakukan di pilpres 2024.

"Tetapi persoalan hak angket bukanlah persoalan PDIP. Ini muncul dari kesadaran kita bersama. Apakah kita sebagai bangsa mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita ke depan dengam memastikan setiap proses pemilu berjalan dengam fair, berjalan dengam demokratis, dan pemimpinnya betul-betul berjuang bagi bangsa dan negara bukan berjuang bagi keluarganya," tandas Hasto.