Golkar soal PAN Gabung Kabinet: Tak Ada yang Bisa Larang Presiden

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Bogor. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Wacana reshuffle kabinet kian menguat. Kini PAN sebagai anggota baru di koalisi dikabarkan akan mendapatkan satu pos menteri dan satu pos wakil menteri. Namun, siapa elite PAN yang akan masuk masih mejadi teka-teki.

Merespons hal ini, Wakil Ketua Umum Golkar Firman Soebagyo merespons santai wacana tersebut. Ia menegaskan, reshuffle adalah kewenangan penuh Jokowi.

“Reshuffle itu hak prerogatif presiden, tidak ada yang bisa melarang, tidak boleh ada yang tidak setuju, itu hak prerogatif presiden," kata Firman saat dimintai tanggapan, Rabu (9/3)

Ketika ditanya bagaimana sikap Golkar jika PAN benar bergabung ke Kabinet, Firman menjawab diplomatis.

“Reshuffle kabinet kewenangan Presiden,” ujar Firman singkat.

Waketum NasDem Ahmad Ali menilai komposisi kabinet saat ini sudah sangat bagus, meski tetap ada kekurangan di sana-sini. Ali menilai meski ada sejumlah kebijakan publik yang menuai sorotan, seperti kelangkaan minyak goreng, namun pemerintahan masih bisa berjalan dengan baik.

“Kalau ditanya ke kita (NasDem). Kita melihat bahwa hari ini kabinet indonesia maju ya itu sudah sangat bagus, indikator-indikator kita lihat, di tengah pandemi cukup bagus untuk ekonomi, hal hal lain tentunya ya perlu diperbaiki, disinergikan, seperti kelangkaan minyak goreng, tetapi kan bukan hal yang luar biasa yang kemudian membuat pemerintahan ini menjadi tidak berjalan,” ujar Ali.

Sementara, soal kapan reshuffle digelar, pihak istana masih bungkam.