Gagal Lolos Pemilu 2024, Partai Prima dan Republikku Demo di KPU: Audit KPU

Sejumlah kader partai Rakyat Adil Makmur (Prima) unjuk rasa di depan kantor KPU, Kamis (8/12/2022). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi oleh KPU. Akibatnya partai itu tidak bisa mengikuti verifikasi faktual dan otomatis tidak bisa mengikuti Pemilu 2024.

Partai Prima lalu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU RI pada Kamis (8/12). Partai Prima menilai KPU tidak transparan dalam pengelolaan proses tahapan Pemilu 2024. Mereka merasa dicurangi karena di beberapa daerah dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Jadi kami ingin, KPU itu diaudit, audit legal dan audit teknologi informasi, kemudian audit masalah teknis pelaksanaan proses pendaftaran partai politik karena kami melihat banyak ketidaktransparanan khususnya seperti kasus yang dialami oleh Prima,” kata jubir Prima, Farhan Abdillah Dalimunthe, di kantor KPU, Jakpus.

Pantauan kumparan di lokasi, massa aksi mulai berdatangan ke kantor KPU pada pukul 11.32 WIB. Mereka membawa bendera partai serta spanduk dengan tulisan kekecewaan terhadap KPU.

Sejumlah kader partai Rakyat Adil Makmur (Prima) unjuk rasa di depan kantor KPU, Kamis (8/12/2022). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Selain Partai Prima, hadir pula partai yang tidak lolos verifikasi administrasi yakni Partai Republikku.

“Karena persoalan yang ada di Prima dan ada di Republikku menurut kami bukan semata-mata persoalan administratif, tapi kami menduga ini persoalan politik sehingga menjegal partai-partai baru untuk berkontestasi di Pemilu 2024,” ujar dia.

Mereka mendesak agar bisa bertemu pimpinan KPU. Namun, tidak ada pimpinan yang turun menemui massa aksi. Akhirnya perwakilan partai bertemu dengan Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU, Eberta Kawima.

Sejumlah kader partai Rakyat Adil Makmur (Prima) unjuk rasa di depan kantor KPU, Kamis (8/12/2022). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Wima menyebut, dirinya mendengar semua aspirasi dari kedua partai itu. Ia akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan.

“Aspirasinya kita sudah dengarkan secara lengkap, itu kami laporkan dulu ke pimpinan kami, keputusannya nanti di pimpinan,” kata Wima.

Lebih lanjut, Wima menyebut siap jika memang KPU harus diaudit. Sebab, Wima menjelaskan KPU telah bekerja dengan transparan.

“Enggak apa-apa, kita siap, kita kan terbuka, semua proses pendaftaran mulai dari 1 agustus kemarin sampai nanti penetapan 14 desember kita terbuka, silakan aja enggak apa-apa,” tutup dia.