Firli Minta Seluruh Kepala Daerah di Bali Jauhi Korupsi: Anak-Istri Terganggu

Ketua KPK Firli Bahuri saat Rakor Pencegahan Korupsi di Bali tahun 2022 secara virtual, Jumat (18/3). Foto: Dok. Humas KPK

Ketua KPK Firli Bahuri meminta seluruh kepala daerah di Bali menjauhi tindak pidana korupsi. Ia menuturkan, selain merugikan warga negara, korupsi sejatinya merugikan diri dan keluarga.

"Anak-istri terganggu. Kalau tersangkanya orang politik atau partai politik maka sanksi yang diterima bukan hanya politisi tapi partai politik akan menerima beban akibat pelaku korupsi," kata dia saat Rakor Pencegahan Korupsi di Bali tahun 2022 secara virtual, Jumat (18/3).

Lebih lanjut, Firli menuturkan ada beberapa permasalahan kebangsaan yang sedang dihadapi Indonesia. Empat di antaranya harus menjadi atensi Pemprov Bali.

"Dalam rangka mencapai tujuan negara. Ada 4 persoalan kebangsaan yang hari ini yang masih jadi PR kita yang harus kita selesaikan," kata dia.

Ketua KPK Firli Bahuri saat menerima kunjungan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Mayjen TNI di KPK, Selasa (28/12). Foto: KPK

Korupsi keempat. Sedangkan masalah yang pertama adalah pandemi COVID-19. Ia berharap Pemprov Bali memperketat pelaksanaan protokol kesehatan di tengah pelonggaran syarat perjalanan.

Kedua adalah masalah gerakan radikalisme dan terorisme. Ia berharap seluruh aparat meningkatkan keamanan dan mencegah munculnya gerakan radikalisme dan terorisme di Bali.

Menurutnya, gerakan radikalisme dan terorisme dapat mengancam keberlangsungan pariwisata dan ekonomi Bali.

"Kita cukup merasakan kepedihan ketika bom bali. Itu meluluh lantakkan semua tata kehidupan, semua sarana dan infrastruktur dan termasuk juga mengganggu pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Ketiga adalah persoalan narkotika. Menurutnya, pemprov Bali harus memberikan atensi peredaran narkoba di Pulau Dewata. Hal ini karena peredaran narkoba di daerah destinasi wisata merusak sistem dan struktur pembangunan manusia di Bali.