Fahri Hamzah: BIN Harusnya Banyak Berbisik ke Presiden, Bukan Publik

Pimpinan DPR RI Fahri Hamzah (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Badan Intelijen Negara (BIN) sempat merilis data terkait 41 masjid dan 7 perguruan tinggi negeri (PTN) yang terpapar radikalisme. BIN kemudian meluruskan data tersebut, menyatakan yang dimaksud radikal adalah penceramahnya yang jumlahnya sekitar 50 orang.

Merespons hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta BIN tidak melakukan pekerjaan publik dengan mengumbar informasi. Seharusnya, informasi dari BIN hanya menjadi konsumsi presiden selaku single user.

"Saya mohon BIN tidak melakukan pekerjaan publik, karena BIN itu kan single user. Jadi dia jangan menggunakan kegiatan melarang, kegiatan mengumumkan sesuatu, jangan ya. Dia kan lebih banyak harus hanya berbisik pada telinga satu orang, yaitu telinga presiden," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).

Badan Intelijen Negara (Foto: ANTARAFOTO)

Ia mewanti-wanti agar seluruh pejabat BIN harus benar-benar menjaga marwah institusi BIN. Karena tugasnya sebagai indera negara untuk melaksanakan tanggung jawab menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia.

"Eksekusi itu jangan dilakukan oleh BIN. Eksekusi mesti dilakukan lembaga lain," tegasnya.

Fahri berharap BIN berhenti melakukan kegiatan-kegiatan pengumuman masjid radikal dan penceramah radikal yang hanya malah menambah kegaduhan publik. Pernyataan itu, menurut Fahri, hanya akan membuat reputasi BIN turun.

"Itu membuat reputasi BIN turun. Jadi BIN harus dijaga sebagai indera negara melalui presiden dalam rangka menjaga melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," pungkasnya.