Dubes Kamboja Tuding Oposisi Ingin Kudeta, Ganti Negara Jadi Republik

Duta Besar Kamboja untuk Indonesia, Hor Nom Bora. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Duta Besar Kamboja untuk Indonesia, Hor Nam Bora, memberikan gambaran tentang keberadaan oposisi di negaranya. Menurutnya oposisi di negaranya berbeda dengan negara lain.

Ia menuding oposisi di Kamboja punya niat buruk, yaitu menjatuhkan pemerintahan yang sah alias kudeta.

“Saya mengundang anda untuk pergi dan melihat sendiri perkembangan Kamboja saat ini. Orang-orang ini, oposisi, bukan oposisi yang seharusnya menghormati konstitusi negara,” kata Hor Nam Bora di Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Tokoh oposisi Kamboja, Sam Rainsy. Foto: AFP/DOMINIQUE FAGET

“Ketika mereka ingin men-take over pemerintah yang sah, menangkap Perdana Menteri, atau meminta Raja turun takhta, itu adalah kudeta. Ini bukan oposisi, mereka menginginkan revolusi di Kamboja dan membuat Republik Kamboja di masa depan,” tutur Hor.

Hor mengatakan oposisi di Kamboja tidak menghormati dengan apa yang dia sebut sebagai ‘Tiga S’, yakni Sovereignty, Security, dan Stability. Tiga S ini, dia ibaratkan seperti Pancasila di Indonesia.

“Kita wajib menghormati dan melindungi Tiga S. Tiga S bisa diibaratkan seperti prinsip pada Pancasila, negara ini (Indonesia) tanpa Pancasila, tidak akan bisa seperti Indonesia sekarang ini. Kamboja tanpa kepemimpinan, stabilitas, dan keamanan juga tidak bisa seperti Kamboja saat ini,” ujar Hor.

Duta Besar Kamboja untuk Indonesia, Hor Nom Bora. Foto: Darin Atiandina/kumparan

“Oleh sebab itu, masyarakat Kamboja, termasuk saya, berupaya untuk melindungi seluruh pencapaian yang telah kita buat hari ini,” kata Hor.

Saat ini krisis politik masih berlangsung di Kamboja. Pemerintah di bawah kendali Perdana Menteri Hun Sen berseteru dengan oposisi yaitu Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP).

Krisis memuncak pada pemilu 2018, CNRP menyatakan penolakan mereka terhadap hasil pemilu 2018 yang memenangkan kembali PM Kamboja Hun Sen.

Menurut CNRP, Pemilu 2018 hanya akal-akalan bagi PM Hun Sen semata untuk mempertahankan kekuasaannya.

Duta Besar Kamboja untuk Indonesia, Hor Nom Bora. Foto: Darin Atiandina/kumparan

Pada akhirnya, keberadaan CNRP sebagai partai oposisi tidak diakui oleh Pemerintah Kamboja. Bahkan, lewat putusan MA partai oposisi tersebut dibubarkan.

Partai dilarang beroperasi karena dianggap bekerja sama dengan pihak asing untuk meruntuhkan pemerintahan yang sah di Kamboja.

Pembubaran mengundang protes dari dalam dan luar Kamboja. Pihak oposisi menilai Hun Sen bertindak represif demi mempertahankan kekuasaan.

Sedangkan, pihak luar Kamboja seperti AS mengeluarkan kecaman keras. AS bahkan sempat menambahkan sanksi dan menghentikan bantuan ke Kamboja.