DPRD Jabar Setujui Pemekaran Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat

Gubernur Jabar Ridwan Kamil di acara penyerahan Penghargaan Perencanaan Daerah (PPD) dalam Musrenbang tingkat Provinsi Jawa Barat. Foto: Pemkot Bogor

Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Indramayu Barat telah mendapatkan persetujuan untuk dimekarkan. Hal itu berdasarkan rapat paripurna di DPRD Jawa Barat, Jumat (16/4).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan selamat kepada warga di dua wilayah tersebut. Dia menilai pemekaran layak dilakukan sebagai bentuk dari keadilan.

"Jabar memang membutuhkan pemekaran yang proporsional dan adil, saya ucapkan selamat kepada masyarakat di Bogor Timur dan masyarakat di Indramayu Barat," kata pria yang akrab disapa Emil itu usai mengikuti rapat paripurna.

Meski sudah disetujui di tingkat provinsi, Emil mengatakan surat persetujuan akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri hingga DPR dan DPD RI untuk disetujui.

Dia meminta kepada berbagai pihak di Jabar agar turut mengawal proses tersebut.

"Kita kawal perjuangan di pusat karena setelah ini surat kami akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri dan Insyaallah lancar diajukan ke DPR DPD untuk disetujui. Jadi, masih ada babak final, babak semifinalnya sudah selesai dari kami," ucap dia.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) didampingi Komisaris Utama Independen bank bjb Farid Rahman (kiri) menyampaikan keterangan pers usai RUPST bank bjb Tahun Buku 2020 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/4). Foto: M Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Kabupaten Bogor Timur terdiri dari tujuh kecamatan antara lain Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, dan Kecamatan Tanjung Sari. Nantinya wilayah yang akan dijadikan sebagai ibu kota yakni Kecamatan Jonggol.

Sementara Kabupaten Indramayu Barat terdiri dari sepuluh kecamatan yakni Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Gantar, Kecamatan Kroya, Kecamatan Gabuswetan, Kecamatan Terisi, Kecamatan Kandang Haur, Kecamatan Bongas, Kecamatan Anjatan, Kecamatan Sukra, dan Kecamatan Patrol. Nantinya lokasi ibu kota berada di Kecamatan Kroya.‎

Sebelumnya, Kemendagri menanggapi soal rencana pemekaran wilayah. Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, mengingatkan kepada Emil bahwa pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah.

"Belum (ada keputusan pencabutan moratorium pemekaran)" ucap Benni.

Ia menegaskan, keputusan pencabutan moratorium merupakan wewenang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang diketuai Wapres Ma'ruf Amin. Dalam DPOD tersebut, Kemendagri merupakan salah satu anggota.