Detail Vaksinasi Corona Mandiri Kadin: UMKM Boleh Daftar; Aturan Segera Rampung
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin ) Indonesia, Rosan P Roeslani, bicara soal vaksinasi corona mandiri terhadap perusahaan. Ia memastikan perusahaan segera mendapat lampu hijau dari pemerintah.
ADVERTISEMENT
Rosan menjelaskan, vaksinasi baru bisa dimulai apabila aturan atau regulasi sudah terbit. Dalam hal ini berarti aturannya akan termuat dalam Permenkes.
Lalu kapan regulasinya terbit?
"Jadi kebetulan regulasinya ini berdasarkan pertemuan kami dengan pemerintah diharapkan selesai minggu ke-3 Februari, berarti minggu depan nih untuk vaksinasi mandiri atau gotong royong ini," kata Rosan.
"Ini tetap harus mengacu ke aturan pemerintah yang ada juga harus dapat izin dari BPOM. Sehingga regulasi dan payung hukumnya ada," tegas dia.
Vaksinasi Corona Mandiri, Perusahaan Minimal Bayar Rp 500 Ribu Per Dosis
Rosan P Roeslani menegaskan vaksinasi corona mandiri atau gotong royong dibebankan ke perusahaan. Seluruh karyawan ataupun buruh tetap tak harus membayar alias gratis.
"Tentunya semuanya itu di bawah koordinasi pemerintah karena produsen vaksin untuk swasta beli langsung tetap harus ada izin pemerintah. Dan yang sekarang tentunya kita kan juga mengikuti aturan pemerintah. yang penting pendataannya. Itu akan terintegrasi di bawah BPJS Tenaga Kerja dan Telkom," kata Rosan.
ADVERTISEMENT
"Sekarang kita mulai dengan semuanya dilakukan pemerintah lewat BUMN. Nanti kita lihat lagi perkembangannya," imbuh dia.
Rosan memastikan vaksin yang digunakan di luar vaksin Sinovac yang menjadi program vaksinasi gratis pemerintah. Bisa vaksin Sinopharm, Johnson n Johnson, hingga Sputnik V.
Lalu berapa biaya yang dianggarkan per dosis vaksin?
"Soal harga memang kita kan membuat survei ke dunia usaha. Rangenya Rp 500 ribu sampai di bawah Rp 1 juta (per dosis). Itu range yang dunia usaha bisa menerima. Jadi tapi kembali lagi kita akan menunggu dari pemerintah karena pemerintah yang menentukan harga maksimumnya," tuturnya.
Survei Kadin itu dilakukan di internal mereka. Sebab, Rosan pun melakukan meeting reguler dengan pihak terlibat seperti asosiasi dan pengusaha.
Sanksi Berat Menanti Jika Perusahaan Potong Gaji Karyawan untuk Vaksinasi
Rosan P Roeslani, memastikan vaksinasi mandiri untuk karyawan, pekerja dan buruh perusahaan ini gratis dan tidak dipungut biaya ataupun pemotongan gaji. Ia mendukung sanksi bagi perusahaan yang memungut biaya atau memotong gaji karyawannya.
ADVERTISEMENT
"Saya karena harus memegang komitmen, kalau harus ada sanksi kami menyarankan kenakan sanksi seberat-beratnya. Karena ini, ya, kalau sudah komit harus komit jalankan. Jadi kalau ada yang melanggar sanksi seberat-beratnya," kata Rosan.
Rosan mengatakan, perusahaan berpartisipasi lewat Vaksinasi Gotong Royong ini dengan tujuan mengurangi beban pemerintah, sekaligus untuk mempercepat proses vaksinasi yang ditargetkan pemerintah selesai dalam waktu kurang dari satu tahun. Ia memastikan program ini gratis dan tidak dikomersialisasikan.
"Kami sadar dalam keadaan seperti ini perusahaan ingin berpartisipasi mengurangi beban pemerintah karena ini untuk kebaikan kita semua. Dan sudah jelas sekali arahan dan komitmen kita, kita enggak komersialisasikan ini sama sekali. Ini penerima vaksin harus gratis," tegasnya.
Ia menyebut memahami kekhawatiran masyarakat yang takut program ini dikomersialisasikan oleh perusahaan. Namun ia menegaskan, seluruh kementerian terkait telah mengarahkan agar program vaksinasi perusahaan ini harus gratis.
Bagaimana Jika Ada KIPI saat Vaksinasi Corona Mandiri?
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI menjadi sorotan dalam vaksinasi. Terkait hal ini, Rosan P Roeslani mengatakan pihaknya akan memantau KIPI saat vaksinasi mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong mulai dilaksanakan.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, Rosan berharap agar vaksinasi mandiri nanti berjalan lancar tanpa ada efek samping. Apalagi berdasarkan vaksinasi yang sedang berjalan untuk tenaga kesehatan, belum ada laporan terkait efek samping yang berat.
"Kami di Kadin, kita sifatnya membantu mengkoordinasikan saja antara kepentingan pemerintah dan dunia usaha. Tentunya harapannya semua berjalan baik, enggak ada efek samping. Alhamdulillah sekarang sejauh ini yang sudah diberikan vaksinasi, termasuk saya, baik," kata Rosan.
Rosan menyebut, penanganan efek samping vaksinasi sudah diantisipasi pemerintah. Kadin sifatnya hanya menjadi jembatan antara pemerintah dan dunia usaha dalam program vaksinasi mandiri.
"Harapannya ini bisa berlangsung seterusnya. Antisipasi-antisipasi itu sudah dipikirkan pemerintah dan bagaimana pemerintah bisa mengatasi masalah itu," tuturnya.
Rosan berharap, dengan program vaksinasi mandiri ini herd immunity atau kekebalan kelompok dapat segera tercipta, sehingga berdampak positif dari segi kesehatan dan ekonomi.
ADVERTISEMENT
Jika herd immunity terbentuk, maka masyarakat akan kembali melakukan mobilitas dan kegiatan ekonomi kembali berjalan normal.
UMKM Boleh Daftar Vaksinasi Corona Mandiri ke Kadin
ADVERTISEMENT
Rosan P Roeslani menyebut antusiasme pengusaha menyambut rencana vaksinasi corona mandiri atau gotong royong sangat tinggi. Kadin menargetkan 20 juta perusahaan mendaftar.
Bukan hanya perusahaan besar. UMKM dengan pegawai sedikit pun boleh mengikuti program ini.
"Vaksinasi gotong royong ini saya cukup surprise yang ikut bukan hanya perusahaan-perusahaan besar atau menengah. UMKM pun banyak yang daftar," kata Rosan.
Asosiasi UMKM sudah menanyakan mekanismenya ke pihak Kadin. Tentu Kadin membuka diri dengan 2 syarat gampang.
"Asosiasi mengatakan kepada kita ini ternyata UMKM yang pegawainya 5, 10 orang, bisa daftar enggak. saya bilang boleh," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Syarat pertama harus berbadan hukum di Indonesia. Lalu, UMKM itu juga harus dijalankan oleh WNI. "Berapa banyak jumlahnya? Kalau pekerja formal kan 40 persen dari 131 juta. Kita ambil setengahnya deh kurang lebih 20-25 juta harapannya yang ikut vaksinasi gotong royong ini," tutup dia.