Demo di KPU DIY, Massa Pasang Spanduk "Demokrasi Sekarat"
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sejumlah orang yang tergabung dalam Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad) menggelar aksi di depan Kantor KPU DIY di Ipda Tut Harsono, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Rabu (24/4).
ADVERTISEMENT
Aksi digelar menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan paslon 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar-Mahfud.
Mahkamah Konstitusi dinilai menolak sejumlah gugatan yang menunjukkan beragam bentuk nepotisme dan kejahatan demokrasi.
Dua spanduk dipasang di pintu gerbang kantor KPU DIY oleh peserta aksi. Dua spanduk itu bertuliskan "Demokrasi Sekarat" dan "Bangun Oposisi Rakyat".
Peserta aksi juga membawa sejumlah poster seperti "Menang Tanpa Lali Nganggo Modus Bansos", "Fakta Presiden Partisan", "Kembalikan Nyawa Demokrasi", dan lain sebagainya.
"Selamat siang perusak demokrasi yang ada di gedung KPU hari ini," kata salah satu peserta aksi dalam orasinya.
ADVERTISEMENT
Peserta aksi dalam orasinya menyebut aksi ini untuk membatasi politik dinasti yang saat ini sudah berlangsung.
"Itu semua bisa kita lihat dari upaya dari MK, politisasi bansos, bahkan mobilisasi pejabat daerah untuk memenangkan calon. Jokowi sangat merusak apa yang dilahirkan kawan-kawan reformasi," katanya.
Kekurangan Oposisi
Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid juga tampak hadir di aksi hari ini.
"MK menegasikan kritik-kritik masyarakat dan para guru besar lewat amicus curiae yang jumlahnya mencapai 50," kata Usman Hamid.
Menurut aktivis hukum dan HAM ini, kualitas partai politik di Indonesia saat ini juga makin lemah. Tak ada ideologi di mayoritas partai politik di Indonesia.
"Baru sehari pemilu usai sudah membangun aliansi," kritiknya.