Dekan FKKMK UGM: Kita Tidak Kekurangan Dokter

Ilustrasi Memeriksaan Diri ke Dokter Foto: Pixabay

Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM), Prof Ova Emilia, mengaku tidak sepakat dengan rencana PB IDI.

PB IDI meminta ribuan mahasiswa kedokteran yang belum lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) harus segera diluluskan.

Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto, mengatakan mahasiswa kedokteran ini diharapkan bisa membantu menangani pasien COVID-19.

"Kalau bicara kurang wong Kemenkes malah sampai kekurangan uang untuk biayai memberangkatkan dokter yang baru lulus 12 ribu sampai 14 ribu per tahun. Itu berapa tahun lalu sekarang mungkin lebih. Imi untuk memberangkatkan internship itu. Itu setiap tahun 12 ribu, apa kurangnya," kata Prof Ova melalui sambungan telepon, Rabu (7/7).

Dengan fakta tersebut, kata Ova, sudah membuktikan bahwa Indonesia tidak kekurangan dokter. Saat ini yang diperlukan adalah bagaimana pendistribusian dilakukan dengan baik.

"Tidak (kekurangan dokter). Tinggal ya semua, negara itu misalnya kita kan harus bergandengan tangan antara yang menghasilkan dan mendistribusikan," ucap Ova.

Petugas tenaga kesehatan mengangkut jenazah dengan menggunakan protokol COVID-19 ke ambulans di kawasan permukiman dago Bandung, Jawa Barat, Senin (14/6/2021). Foto: Novrian Arbi/Antara Foto

Ova kemudian menjelaskan, pada zaman dahulu saat dirinya lulus pendidikan, memang ada program pengangkatan PNS dokter untuk ditempatkan di puskesmas. Namun, kebijakan itu untuk mengisi semua lini yang belum merata.

Sekarang, program itu dihilangkan dan diganti dengan program internship itu. Menurutnya, jika meluluskan mahasiswa kedokteran yang belum lulus UKMPPD, maka itu adalah langkah menciderai masyarakat. Dirinya pun tak ingin hal itu terjadi.

"Jadi kami ini di hulu. Kita mencoba sebaik-baiknya dan tetap menjaga (kualitas). Karena bagaimanapun ujung-ujungnya pertanggungjawaban pada negara pada masyarakat," tegasnya.

Prof Ova kemudian menyoroti IDI yang tampak ribut sendiri. Padahal soal ketersediaan dokter ini adalah tanggung jawab Kemenkes.

"Kalau bicara ketercukupan itu menurut siapa, kenapa yang ribut IDI karena secara logis ditanya negara asing 'Indonesia kurang dokter ya' yang ditanya bukan IDI tapi pemerintah kementerian," tutur Ova.

Selain itu, Ova menilai saat ini Dikti tidak kurang-kurangnya membuat program dan modul agar membantu mahasiswa kedokteran. Tapi membantu ini, bukan berarti harus meluluskan orang yang belum kompeten.

"Untuk membantu mereka tapi ya tidak dengan janji bahwa semuanya akan lulus juga," katanya.

Lebih lanjut, Prof Ova mengaku tidak menantang IDI. Dia hanya berusaha meluruskan organisasi tempat dia bernaung selama ini.

"Kita harus gambling dengan seperti itu. Agak kurang logis menurut saya dan itu mengalahkan kepentingan masyarakat. Saya intinya di situ," tutup dia.