COVID-19 Terus Meningkat, Ma'ruf Imbau Masyarakat Tak Mudik Saat Lebaran

Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan doorstop dengan wartawan lewat aplikasi Zoom Foto: Dok. KIP

Wabah virus corona di Indonesia diperkirakan masih terus berlanjut hingga lebaran (pertengahan Mei). Padahal, lebaran sangat dinanti-nantikan masyarakat untuk bisa mudik dan berkumpul dengan keluarga besar.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan segera membahas mengenai kebijakan mudik di tengah wabah virus corona. Seharusnya, hal ini dibahas dalam sidang kabinet terbatas yang dijadwalkan digelar hari ini.

"Seharusnya hari ini memang dibicarakan tentang soal kebijakan soal mudik ini dalam sidang kabinet terbatas. Tapi karena ibundanya Bapak Presiden wafat, maka ditunda," kata Ma'ruf dalam teleconference, Kamis (26/3).

Ilustrasi mudik. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Meski demikian, Ma'ruf berpandangan masyarakat tidak perlu mudik dalam situasi ini. Menurutnya terlalu banyak risiko jika masyarakat tetap bersikeras mudik.

"Kalau saya pribadi sebaiknya memang masyarakat tidak mudik. Mudik itu yang penting bagaimana silaturahmi. Tapi ada bahaya yang mungkin terjadi baik di jalan maupun di kerumunan-kerumunan ketika berada di kampung halaman dan ada risiko penularan dari COVID-19," jelasnya.

"Sedangkan silaturahmi bisa melalui online, WhatsApp misalnya, bisa komunikasi untuk menyampaikan Lebaran. Karena menurut agama juga begitu kalau ada maslahat yang bisa kita dapat tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus dipakai adalah menolak bahaya itu harus didahulukan," lanjutnya lagi.

Ilustrasi Mudik Foto: ANTARAFOTO/Aji Setyawan

Ma'ruf sekali lagi mengimbau masyarakat untuk tidak mudik demi menghindari penularan virus corona. Namun terkait keputusan apakah pemerintah akan melarang mudik, masih akan dibahas dalam sidang kabinet yang akan datang.

"Pertimbangan rasionalnya, logisnya sebaiknya memang tidak mudik melihat bahayanya yang sangat mungkin terjadi. Masih bisa kita lakukan dengan media dan bisa kita secara fisik bisa kita lakukan pada waktu yang lain. Tapi putusannya apakah pemerintah akan melarang akan kita tentukan nanti dalam sidang terbatas kabinet yang akan datang," pungkasnya.