Cegah Gaduh Politik, Jokowi Bisa Hindari Kurangi Jatah Parpol Jika Reshuffle

Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Wacana reshuffle kabinet muncul ke permukaan setelah Presiden Jokowi memarahi para menterinya dan mengancam akan melakukan perombakan.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, jika Jokowi jadi melakukan reshuffle kabinet di tengah pandemi, ada yang harus menjadi catatan Presiden agar perombakan tak berujung kegaduhan politik.

Adi menilai, Jokowi sebaiknya tidak mengurangi jatah parpol dalam kabinetnya. Hal ini penting sebab kegaduhan politik akan merugikan Jokowi apalagi di tengah tekanan penanganan COVID-19 yang tak kunjung mereda.

"Yang penting jatah kursi menteri dari parpol tak dikurangi. Andai ada menteri dari parpol direshuffle maka penggantinya harus dari parpol yang bersangkutan. Jangan diberikan pada yang lain. Persisnya yang penting partai ini jangan dikurangi yah. Jatah kursi," kata Adi kepada kumparan, Jumat (3/7).

Presiden Joko Widodo (kelima kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto/Pool

"Secara hakikat politiknya partai ini jangan dikurangi jatah menteri. Jadi kalau pun ada reshuffle kegaduhan bisa diredam," lanjut Adi.

Namun, kondisi ini bisa berubah jika dalam perkembangan ke depan, ada parpol yang tak sejalan dengan kebijakan Jokowi. Hal ini bisa saja jadi landasan dan alasan untuk mengurangi jatah parpol dalam kabinet Indonesia Maju.

"Kecuali kalau Presiden merasa ada parpol pengusung ini sudah menggunting dalam lipatan. Jadi mungkin layak dikurangi menterinya. Tapi kan sejauh ini parpol-parpol pendukung presiden loyal semua," ujarnya.

Sejauh ini, parpol-parpol pendukung pemerintah yang menempatkan kader mereka di kabinet yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem dan PKB. Sisanya, anggota kabinet diisi oleh kalangan profesional.

Selain itu, Adi memprediksi reshuffle kabinet tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia memperkirakan reshuffle baru dilakukan pada Oktober atau akhir tahun.

"Kalau sekarang sih mungkin tidak. Kemarahan Presiden itu kan cukup dimaknai memberikan waktu pada menteri untuk berbenah," kata Adi.

Sebelumnya, isu reshuffle muncul saat Presiden Jokowi memberikan sambutannya di sidang kabinet Kamis lalu (18/6). Dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden di akun youtube pada Minggu (28/6) lalu, Jokowi tampak emosional.

Nada bicaranya tiba-tiba meninggi saat membuka sidang kabinet yang dihadiri seluruh menteri. Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau mencopot menteri.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.

Pangkal emosi Jokowi adalah kinerja menteri yang dia nilai biasa-basa saja menghadapi pandemi corona yang sudah berjalan 3 bulan.

=====

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)