Cara Pemkab Bekasi agar Data Kependudukan Tidak Lagi Diretas Hacker

10 Juni 2021 16:00 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi peretasan. Foto: Shutter Stock
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi peretasan. Foto: Shutter Stock
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Server internal data kependudukan Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab Bekasi) diretas pada 2 Juni 2021. Diduga akibat peretasan itu, sejumlah data penduduk Kabupaten Bekasi bocor dan dijual di situs web forum hacker. Walhasil, kini server data kependudukan di Disdukcapil Pemkab Bekasi di-shutdown untuk sementara waktu sesuai instruksi Dirjen Dukcapil Kemendagri. Layanan masyarakat untuk sementara waktu secara manual. Kepala Disdukcapil Pemkab Bekasi Hudaya mengatakan institusinya sudah berdiskusi dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bekasi untuk membuat server dengan tingkat keamanan yang tinggi akan tidak lagi diretas.
ADVERTISEMENT
"Kami sudah meminta bantuan ke Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bekasi untuk menambah server dan firewall," ujar Hudaya, Kamis (10/6). Hudaya mengatakan sebelum memulai dengan menambah keamanan di server internal, kini institusiya masih menunggu evaluasi keamanan IT dari Kementerian Dalam Negeri hingga Badan Siber dan Sandi Negara.
Tujuannya adalah untuk mengetahui sistem server bagian mana yang kemarin dijebol oleh peretas. Nantinya, jika sudah keluar rekomendasi dari Kemendagri dan Badan Siber, maka Pemkab Bekasi akan meningkatkan keamanan server data kependudukan.
Lebih lanjut Hudaya menceritakan, selama ini pengadaan server website Disdukcapil Kabupaten Bekasi dibantu oleh tim IT dari Disinfokom Kabuaten Bekasi.
Tim IT dari Disdukcapil, kata dia, selalu berkordinasi dengan pihak Disinfokom. "Kami masih menunggu arahan selanjutnya dari Kemendagri," kata Hudaya.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, Hudaya mengaku, layanan kependudukan di wilayah Kabupaten Bekasi masih berjalan seperti biasa. Hanya saja, layanan daring atau online masih ditiadakan. Dia mengimbau agar masyarakat bisa mengajukan layanan WhatsApp dan layanan tatap muka di kecamatan.
"Layanan online masih belum diaktifkan, sesuai arahan Kemendagri, untuk itu layanan dilakukan melakukan WhatsApp dan tatap muka di kecamatan," kata Hudaya.

Latar Belakang

Sebelumnya dilaporkan jutaan data penduduk di sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia dilaporkan dijual di situs web forum hacker. Tak tanggung-tanggung, data ini mencakup warga Malang, Kota Bogor, Subang, dan Bekasi.
Penjualan data ini disebar oleh seorang pengguna Raid Forums dengan username GadiZ. Ia menyebar data penduduk keempat kabupaten dan kota tersebut di tiga thread berbeda di forum hacker tersebut.
ADVERTISEMENT
Menurut laporan lembaga studi CISSReC, setidaknya data yang dijual ini mencakup 8.797.669 data penduduk. Sebagai rincian, Kabupaten Malang menyumbang data terbanyak dengan 3.165.815 data penduduk, disusul Kabupaten Bekasi sebanyak 2.339.060, Subang 1.989.263, dan Kota Bogor 1.303.531 data.