Bila Lockdown Ditetapkan, Pemerintah Harus Jamin Kebutuhan Masyarakat Tak Mampu

30 Maret 2020 13:02 WIB
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Saleh Partaonan Daulay, Anggota Komisi IX DPR RI. Foto: ANTARA/Dewanto Samodro
zoom-in-whitePerbesar
Saleh Partaonan Daulay, Anggota Komisi IX DPR RI. Foto: ANTARA/Dewanto Samodro
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk menyiapkan segala konsekuensi jika pemberlakuan lockdown diterapkan nantinya.
ADVERTISEMENT
Salah satunya yaitu terkait dengan pendistribusian bahan pangan dan bantuan lainnya.
Sebab, kata Saleh, kebijakan karantina wilayah dinilai tidak mudah dijalankan. Tetapi dalam situasi seperti sekarang ini, itu merupakan pilihan terbaik yang ada. Jika kebijakan karantina wilayah ditetapkan, pemerintah berkewajiban untuk mensubsidi masyarakat yang membutuhkan.
“Karena masyarakat tidak boleh keluar rumah, pemerintah harus memenuhi kebutuhan hidup mereka selama masa karantina diberlakukan. Kebijakan ini tentu diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang memang benar-benar membutuhkan," kata Saleh melalui pesan singkat, Senin (30/3).
Namun, dia mengatakan, sebelum subsidi dan bantuan dibagikan, pemerintah tentu perlu melakukan pendataan secara akurat jumlah masyarakat yang perlu dibantu. Agar berjalan cepat, pendataan itu dilakukan di tingkat RT/RW. Selanjutnya data tersebut diserahkan kepada kelurahan dan pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
"Kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu tidak akan memakan waktu yang lama. Sebab, masyarakat di tingkat RT/RW biasanya saling mengenal. Mereka tahu siapa yang membutuhkan siapa yang tidak," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN itu.
Terkait pendistribusian bantuan, pemerintah dapat memanfaatkan jaringan-jaringan pemerintah yang ada di tingkat kelurahan dan desa. Di sana PLKB, tagana, babinsa, bhabinkamtibmas, pendamping desa, pendamping PKH, pekerja sosial, dan juga relawan-relawan yang ada bisa diberdayakan. Semua potensi yang ada dapat dimanfaatkan dalam menghadapi situasi sulit seperti ini.
Lockdown lokal di perumahan di Beji Depok. Foto: Prameswari Sugiri/kumparan
Sementara itu, pada sisi yang lain, pelayanan kesehatan tetap harus dimaksimalkan. Selama periode lockdown, pemerintah diminta untuk tetap menyiapkan seluruh alkes, APD, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
"Mereka yang ODP, PDP, dan positif corona harus dilayani dengan baik. Proses pengobatan harus terus dilakukan. Ini juga bagian dari kunci sukses pelaksanaan lockdown," tegas Saleh.
ADVERTISEMENT
“Karena tenaga medis dan pekerja medis terus bekerja, kebutuhan mereka harus dipenuhi dengan baik. Tidak hanya insentif sebagaimana yang telah dijanjikan, mereka juga harus dipastikan aman ketika sedang bertugas. Itulah perlunya semua fasilitas pelindung diri, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan lainnya disiapkan dengan baik," tutup Saleh.