Berkaca Kasus Kabasarnas, LKPP Berupaya Tutup Celah Korupsi di Pengadaan

Ilustrasi Korupsi. Foto: Indra Fauzi/kumparan

Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Yulianto Prihandoyo, mengaku tengah concern untuk menutupi celah terjadinya tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan.

Menurut dia, hal ini berkaca pada beberapa kasus korupsi seperi kasus suap Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi.

"Prinsipnya kami concern betul menutupi celah-celah, ruang-ruang, di mana di situ ada kesempatan untuk tindak pidana korupsi," kata di Yulianto Jiexpo Kemayoran, Kamis (3/8).

"Terkait misalnya Basarnas kemarin, prinsipnya kami menghormati proses hukum, sekarang lagi berlangsung kita tunggu saja, tapi kami juga tidak diam, jadi kami dibantu teman-teman gov tech Telkom ini sedang bikin semacam new platform lah. Sekaligus memastikan atau mengurangi ruang-ruang atau celah korupsi tadi," sambungnya.

Yulianto menyebut bahwa banyak pengadaan di pemerintah yang masih konvensional. Bisa saja ketika di lapangan, ada deal-deal tertentu terkait pengadaannya. Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya menginginkan pengadaan itu dibawa ke digitalisasi.

"Jadi misal hari ini masih banyak proses pengadaan di pemerintah yang konvensional. Itu masih ketemuan, boleh jadi ada deal-deal di lapangan yang itu kita ingin ajak itu bawa ke digitalisasi," ujarnya.

"Katalog elektronik itu salah satunya menggeser proses pengadaan yang tadinya konvensional tadi, cukup tinggal klik-klik itu saja. Sekaligus kita bisa dapat data realtime yang kita semua publik bisa lihat. Transparansi, itu yang kita mau," tutupnya.