Bawaslu RI Pindah ke IKN Sekitar 2029

Pengiriman bahan bangunan dari SIG untuk pembangunan infrastruktur Gedung Kemenko 1 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara. Foto: Dok. Semen Indonesia

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta jajarannya bersiap-siap untuk pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Bagja menyebut, kemungkinan Bawaslu pindah ke IKN pada 2029.

“Kepada para ASN dan para staf siap-siap juga yang ada di Bawaslu RI kemungkinan kita pindah 2027 ke atas ada, kemungkinan itu ada nanti di IKN, mungkin 2029, kita yang paling akhir,” kata Bagja pada acara apel HUT Bawaslu ke-16 di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4).

Tahun 2029 bertepatan dengan masa pilpres dan pileg.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja tiba menghadiri sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Bagja menyebut, biasanya penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU, pindah paling akhir karena masih harus merampungkan beberapa hal. Bagja meminta agar para ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Bawaslu agar tidak mengajukan permohonan pindah ke Bawaslu daerah di sekitar Jakarta.

“Teman-teman Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum adalah yang paling akhir, biasanya karena kita melakukan persiapan setelah pilkada dan juga persiapan perubahan organisasi pada saat nanti UU No 7/2017 [tentang Pemilu] diubah,” ujar Bagja.

“Jangan sampai setelah ini ada permohonan ke Pak Sekjen dan Pak Deputi Administrasi permohonan untuk pindah ke Bawaslu DKI Jakarta dan Bawaslu sekitar DKI Jakarta dari teman-teman ASN semua dan P3K, kami minta jangan seperti itu,” sambungnya.

Presiden Jokowi groundbreaking pembangunan gedung Bank Mandiri di IKN, Kamis (29/2/2024). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Bagja menginstruksikan jajarannya untuk agenda terdekat penyelenggara pemilu, yakni Pilkada 2024 yang digelar November nanti. Ia meminta agar pengawasan dilakukan sejak perekrutan badan ad hoc KPU.

“Komisioner dan staf harus mengawasi baik, harus mengawasi rekrutmen ataupun seleksi yang diadakan oleh KPU dalam merekrut panitia kecamatan, panitia pemilihan di tingkat desa dan juga ke depan untuk KPPS,” imbaunya.