Bambang Pacul: Kalau Jokowi Mau Jadi Cawapres Bisa, tapi Harus Diajukan Parpol

Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Bambang Pacul. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul menanggapi pernyataan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan presiden 2 periode bisa kembali maju di Pilpres 2024 namun sebagai cawapres.

Pacul mengatakan, jika aturannya memang demikian, maka Jokowi sangat bisa maju menjadi cawapres.

Namun, Jokowi harus mendapatkan dukungan parpol untuk maju sebagai cawapres.

"Kalau UU-nya begitu bahkan kalimatnya sangat bisa, ya sangat bisa. Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa. Tapi, syaratnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol," kata Pacul di Gedung DPR, Senayan, Selasa (13/9).

Presiden Jokowi pada Ratas Mengenai Kebijakan Visa on Arrival, Istana Merdeka, Jumat (9/9/2022). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Bukan buka peluang aturan mainnya diizinkan, apakah peluang itu mau dipakai atau tidak? Kan, urusan Pak Presiden Jokowi," kata orang dekat Ketua DPP PDIP Puan Maharani ini.

Terkait urusan Pilpres 2024, Pacul menegaskan seluruh kader harus taat kepada keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau di PDI Perjuangan, sekali lagi saya ulangi, soal capres dan cawapres menjadi kewenangan penuh Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketum terpilih aklamasi, formatur tunggal dalam kongres," kata Pacul.

Menhan Prabowo bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi di Gedung Agung atau Istana Negara Yogyakarta, Senin (2/5/2022). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Pacul menegaskan, siapa pun yang menjadi kader partai, mereka harus disiplin terhadap organisasi, termasuk Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Siapa pun termasuk putrinya sendiri tegak lurus, siapa pun. Misal, kau bilang Ganjar, misal Ganjar, harus tegak lurus dan dia ngomong 'saya tegak lurus keputusan organisasi' kalau dia masih PDIP. Iyalah, kalau masih merasa kader PDIP, kader PDIP harus disiplin organisasi," tandas Pacul.