Awasi Aktivitas Pemberontak, India Perintahkan Warga Kashmir Pasang CCTV

CCTV di sudut ruangan. Foto: Dok. MAK network

Pemilik toko di Kashmir menghabiskan ratusan dolar untuk memasang kamera keamanan sejak bulan lalu. Mereka mendapatkan amanat untuk melakukannya dari pihak berwenang India.

Para aktivis menyebut pemerintah berupaya menciptakan negara pengawasan dan memanfaatkan masyarakat untuk biayanya.

Pemberontakan berpuluh tahun mendera pemerintah nasionalis Hindu di India. Kelompok pemberontak di Kashmir telah mengobarkan pertempuran melawan pasukan India selama lebih dari tiga dekade. Mereka mengejar kemerdekaan atau bergabung dengan negara tetangganya, Pakistan.

Pakistan pun telah dua kali berperang dengan India untuk menguasai wilayah tersebut. Konflik berdarah itu telah menewaskan puluhan ribu orang yang mayoritasnya adalah warga sipil.

Pertempuran berkecamuk hingga hari ini. Pekan lalu, seorang anggota minoritas Hindu ditembak mati di Kashmir.

Perdana Menteri India, Narendra Modi, telah berjuang untuk memadamkan pemberontakan. Dia lantas memperkuat cengkeraman atas wilayah mayoritas Muslim itu yang mayoritas warganya tidak ingin menjadi bagian dari India.

Perdana Menteri India Narendra Modi. Foto: Prakash SINGH / AFP

Sebagian wilayah itu dikuasai oleh Pakistan. Pemerintah India lalu mengerahkan setengah juta tentara ke bagian yang mereka kendalikan pada 2019. Tindakan keras itu menekan protes dan kebebasan pers di Kashmir.

Kota terbesarnya, Srinagar, akhirnya dihias dengan kamera keamanan di setiap jalanan. Administrator lokal kini mengulangi instruksi tersebut di seluruh wilayah demi mengawasi setiap gerakan warga sejak April 2022.

Mereka meminta ribuan pemilik toko memasang sistem CCTV. Kamera itu diwajibkan agar selalu aktif merekam dan menyimpan rekaman selama 30 hari. Polisi dan lembaga penegak hukum bisa meminta hasil rekaman tanpa perintah dari pengadilan.

Jika tidak mematuhi perintah, maka pemilik toko akan menghadapi denda atau penjara satu bulan.

"[Skema itu akan] mencegah penjahat, [dan] elemen anti-sosial dan anti-nasional," tulis pemerintah daerah, dikutip dari AFP, Rabu (18/5/2022).

Personel keamanan India berjaga selama pembatasan di Srinagar, India. Foto: REUTERS/Danish Ismail

Pemerintah bahkan menguraikan standar minimum untuk resolusi, kemampuan inframerah, dan jangkauan kamera. Sistem tersebut akan menelan biaya hingga 40.000 rupee (setara Rp 7,5 juta). Pemilik toko diminta membayarnya dari dana mereka sendiri.

Akibat pemadaman listrik yang sering terjadi, pemilik toko juga perlu membayar cadangan baterai untuk memastikan perekaman tidak terganggu.

"Spesifikasi yang diberikan dalam perintah membuatnya tidak terjangkau bagi saya pada saat bisnis sedang turun," ujar pemilik toko es krim di Srinagar, Bilal Ahmed.

Ahmed mengatakan, dia sedang menunggu keputusan penduduk lain. Tetapi, ada banyak warga yang telah mematuhi dan memasang sistem itu untuk menghindari hukuman.

"Perintah ini salah. Tetapi jika ini yang mereka inginkan, maka pemerintah harus membayarnya," ungkap penjaga toko Srinagar lainnya sambil memasang sistem kamera dengan enggan. Dia merahasiakan namanya karena takut akan pembalasan pemerintah.

Teknik Pengawasan

Tentara India Kashmir. Foto: REUTERS/Danish Ismail

India telah lama mengandalkan rentetan teknik pengawasan untuk mencegah aktivitas militan. Pemerintah berjerih memerangi perbedaan pendapat terhadap kekuasaannya.

Kashmir terbagi antara India dan Pakistan usai 1947. Polisi India kemudian pergi dari pintu ke pintu untuk menyita radio rumah tangga yang mendengarkan siaran Pakistan.

Pada 2019, pihak berwenang kembali merebut kebebasan masyarakatnya. Usai Modi membatalkan otonomi terbatas kawasan itu, mereka menangkap ribuan orang dan memberlakukan pemblokiran internet terpanjang di dunia untuk mencegah reaksi lokal.

India juga memberlakukan kerangka keamanan yang kaku, sehingga protes publik hampir tidak mungkin meletus. Sejak 2019, ratusan orang ditangkap oleh Kepolisian India.

Pengunjuk rasa, pembangkang, hingga jurnalis seringkali mendekam di penjara tanpa dakwaan atau jaminan. Mereka termasuk tiga siswa yang ditahan selama lima bulan setelah mendukung Pakistan dalam pertandingan kriket melawan India pada 2021.

Warga India dalam konflik dengan Pakistan di Kashmir Foto: Reuters/Adnan Abidi

Tentara secara teratur menyita ponsel warga untuk meneliti kegiatan mereka. Penangkapan atas unggahan di media sosial yang mengkritik pemerintah pun merupakan hal biasa. Polisi India membangun jaringan yang kuat dari informan sipil berbayar.

Penduduk kerap dipanggil untuk verifikasi latar belakang. Jika seseorang tidak muncul, maka kerabatnya bisa ditahan sampai orang tersebut melapor ke polisi.

Teknik pengintaian itu kini menjadi lebih canggih. Pasukan keamanan memasang jaringan kamera yang luas untuk memantau aktivitas pemberontak.

Sistem itu akan mencakup 1.100 kamera dengan kemampuan pengenalan wajah. Pemerintah turut membuat pusat komando terpusat untuk pemantauan oleh polisi secara langsung.

"[Pemasangan CCTV melegitimasikan] pengawasan penuh terhadap kehidupan sipil mereka, mengancam hak asasi manusia mereka atas privasi, kebebasan berkumpul, otonomi dan martabat," tegas mantan kepala Amnesty International di India, Aakar Patel.