Armenia Desak PBB Buat Misi Khusus ke Nagorno-Karabakh

Asap membubung di atas wilayah yang menurut Azerbaijan menampung posisi pasukan Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh yang memisahkan diri di Azerbaijan, Selasa (19/9/2023). Foto: Defense Ministry of Azerbaijan

Pemerintah Armenia mendesak PBB mengirimkan misi khusus untuk menjamin keselamatan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh usai serangan Azerbaijan. Secara internasional wilayah tersebut memang diakui sebagai milik Azerbaijan, namun sebagian besar penduduknya merupakan etnis Armenia.

"Setelah kegagalan mencegah genosida di Rwanda, PBB membuat mekanisme pencegahan [kasus genosida]. Janji 'tidak akan ada lagi kasus genosida' menjadi janji yang begitu berarti," kata Menteri Luar Negeri Armenia, Ararat Mirzoyan, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, dilansir AFP, Minggu (24/9).

"Tapi hari ini kita berada di ambang kegagalan lagi," lanjutnya

Mirzoyan lalu meminta PBB segera turun tangan ke Nagorno-Karabakh untuk "memantau dan menilai situasi hak asasi manusia, kemanusiaan, dan keamanan" di sana.

Di depan Majelis Umum PBB, Bayramov juga meminta agar Azerbaijan yang mayoritas penduduknya beragama Islam bisa menghormati orang-orang etnis Armenia yang mayoritas Kristen.

"Tapi kami tetap yakin bahwa ada peluang bersejarah bagi Azerbaijan dan Armenia untuk membangun hubungan bertetangga yang baik dan hidup berdampingan secara damai," lanjut Bayramov.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Jeyhun Bayramov, menuding pihak Armenia melakukan disinformasi saat mereka mengikuti sesi khusus di PBB pada Kamis lalu.

Seorang pria berdiri di samping sebuah bangunan yang rusak akibat penembakan baru-baru ini selama bentrokan perbatasan dengan Azerbaijan, di kota Jermuk, Armenia, Kamis (15/9/2022). Foto: Stepan Poghosyan/Photolure via REUTERS

Sebenarnya bentrokan di Nagorno-Karabakh sudah sering terjadi. Terbaru, serangan cepat Azerbaijan menewaskan hingga lebih dari 200 orang. Serangan cepat ini memicu protes di Armenia terhadap rusia yang bertugas menjamin gencatan senjata setelah pertempuran 2020 silam.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menuding negara-ngeara Barat mencoba melakukan upaya-upaya untuk melemahkan Moskow. "Sayangnya, kepemimpinan pemerintah Armenia dari waktu ke waktu malah menambah bahan bakar ke dalam kobaran api itu sendiri," ucap Lavrov.

Pada tahun 1991 silam, di kota terbesar Kazakhstan, Almaty--saat itu bernama Alma-Ata, dituliskan bahwa perbatasan negara-negara baru merdeka yang dulunya merupakan bagian dari Republik Soviet tak bisa diganggu gugat. Salah satunya adalah wilayah Nagorno-Karabakh.

"Deklarasi itu berarti bahwa Nagorno-Karabakh adalah bagian dari Azerbaijan, itu murni dan sederhana saja," ungkap Lavrov.