Anggota DPR Golkar Dapil Kaltim: Kemah Jokowi di IKN Bukan Rekreasi

Tenda berkemah di lokasi IKN. Foto: Dok. Istimewa

Anggota DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian menilai kemah Presiden Jokowi bersama sejumlah gubernur dan menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur adalah simbol upaya pemeritah untuk mengambil kebijakan yang berbasis bukti.

Ia berharap setelah merasakan langsung kondisi geografis, alam, lingkungan, dan kehidupan masyarakat, Jokowi bisa mengambil keputusan yang mencerminkan kebutuhan, tantangan, dan realita yang ada.

"Jangan sampai para petinggi IKN hanya bermimpi membangun kota baru yang futuristik tanpa memperhatikan kondisi riil yang ada dengan seksama. Jadi ini memang bukan kemah biasa untuk rekreasi," kata Hetifah dalam pernyataannya, Minggu (13/3).

Hetifah menerangkan berapa hari lalu, dirinya sempat meninjau lokasi IKN secara langsung dan berdialog dengan masyarakat Sepaku, Kaltim. Diakuinya, medan yang ada memang sangat menantang.

"Fasilitas publik dan pelayanan dasar sosial maupun infrastruktur usaha dan ekonomi yang tersedia di sekitar lokasi masih sangat minim," terang anggota DPR Fraksi Golkar ini.

"Dengan demikian, membangun di areal IKN adalah pekerjaan yang sangat tidak mudah dan perlu dukungan serta kolaborasi banyak pihak," tegas dia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto: Yuana Fatwaloh/kumparan

Hetifah percaya dialog dua arah Jokowi dengan tokoh-tokoh adat setempat akan meningkatkan level of acceptance masyarakat Kalimantan terhadap pemindahan IKN ke wilayah Sepaku di Kaltim.

Di satu sisi, ia mengingatkan ada tiga kunci yang harus dilakukan oleh Badan Otorita IKN pada tahap awal tugasnya. Pertama yakni menyusun segera struktur organisasi Otorita IKN yang ramping namun inklusif.

"Lengkapi organisasi dengan figur-figur yang kompeten dan bebas dari kepentingan yang sempit. Beri kesempatan pada tokoh lokal, organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan dan juga media untuk ikut berkontribusi," ujar dia.

Selanjutnya, Hetifah meminta Otorita IKN melakukan proses pemberdayaan masyarakat lokal secara paralel. Adapun menerapkan participatory planning yang lebih serius dan bermakna dengan melibatkan organisasi civil society dan kelompok-kelompok komunitas.

"Ketiga, buka ruang-ruang penyaluran aspirasi dan pengaduan bagi mereka yang merasa dirugikan dalam proses pemindahan Ibu Kota dan buat mekanisme complaint handlingnya . Sehingga setiap pengaduan bisa ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh," tuturnya.

Tenda berkemah di lokasi IKN. Foto: Dok. Istimewa

"Jika ketiga langkah itu dilakukan, tugas Bambang-Dhony akan lebih dimudahkan," pungkas dia.

Presiden Jokowi dijadwalkan berkemah di titik nol IKN, Senin (14/3). Di lokasi pembangunan bakal pusat pemerintahan itu, Jokowi akan melaksanakan ritual "Kendi Nusantara" bersama 34 gubernur se-Indonesia.

Jokowi dan sejumlah gubernur sudah tiba di Kaltim siang ini. Mulai dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Kaltim membawa tanah dan air dari daerah masing-masing untuk keperluan ritual.