Andi Mallarangeng: Ada Upaya Atur Pemilu Hanya 2 Paslon dengan Instrumen Hukum

Pakar Politik Andi Mallarangeng, pada diskusi akhir tahun Survei Nasional di Roda Tiga Cafe, Jakarta. Selasa (17/12). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menegaskan pernyataan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kans ketidakadilan Pemilu 2024 didapat dari sumber terpercaya.

Ia mengungkap, Demokrat menemukan upaya agar hanya ada dua pasangan calon di Pilpres 2024 dengan instrumen hukum.

"Pak SBY sebagai tokoh bangsa, mantan presiden, mengingatkan jangan sampai ada yang berusaha ngatur pemilu. Yang boleh maju hanya dua pasang saja dan ditentukan ini dan ini, dan ditentukan siapa yang oposisi, enggak perlu maju dicegat, dan sebagainya, jangan sampai seperti itu," kata Andi kepada wartawan, Senin (19/9).

"Mudah-mudahan dengan pernyataan Pak SBY kalau ada niatan seperti itu, mereka urungkan niatnya. Memang ada info kami terima, oleh Pak SBY, ada upaya atur semacam itu dengan instrumen hukum," imbuh dia.

Andi mengatakan SBY sebetulnya tak lagi berurusan dengan politik. Namun melihat potensi ketidakadilan itu, ayah dari Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu memutuskan turun gunung.

Meski, ia enggan mengatakan siapa pastinya yang berusaha menjadikan pemilu tak adil itu.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) disambut kader usai membuka Kongres V Partai Demokrat di Jakarta. Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat

"Pada saat tertentu Pak SBY sudah enggak mengurusi politik, sekarang beliau melukis. Bina voli LavAni. Tapi kan perlu juga sebagai tokoh bangsa tampil beri seruan. Sama dengan 30 rektor di Yogya kumpul beri seruan jangan sampai ada politik identitas, jangan Pemilu 2024 terjebak oligarki politik, dan sebagainya, itu sama pesannya. Ini disampaikan ke kader," terang dia.

"Info yang disampaikan ke Pak SBY dari orang dipercaya lah. Orang itu dengar langsung," tambah dia.

Andi mengakui bahwa saat ini sejumlah koalisi sudah terbentuk, seperti Gerindra dan PKB, serta Golkar, PPP, dan PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Tetapi, ia menyoroti koalisi tersebut belum resmi mengusung paslon capres-cawapres 2024.

Adapun PDIP juga belum menentukan koalisi atau capres-cawapres. Sebab itu, Andi meyakini adanya pencegahan agar hanya ada 2 paslon.

"Itu sebabnya Ketum AHY sampaikan mari lihat kembali pemilu jaman presiden Megawati dan SBY. Kan jamannya Megawati 5 paslon. Rakyat dapat pilihan. Jaman Pak SBY 2009, 3 paslon. Sekarang juga bisa PDIP sendiri, Prabowo-PKB, lalu KIB, kami pun bangun sama NasDem dan PKS walau dalam proses. Bisa jadi 4 atau 3 pasang, enggak perlu dipaksakan menjadi 2 pasang," paparnya.

SBY sempat menyampaikan pernyataan di Rapimnas Demokrat pada Kamis (15/9). Dalam agenda yang tertutup untuk media itu, SBY mengungkapkan harus 'turun gunung' menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam video yang diunggah akun TikTok @pdemokrat.sumut, dikutip Sabtu (17/9).

"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya," imbuh dia.