Airlangga: 29 Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali Risiko Tinggi Penularan Corona

Seorang warga berolah raga dengan latar belakang mural ajakan melawan COVID-19 di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Jawa dan Bali sejak 11 Januari masih belum mampu menekan kasus corona.

Lonjakan penambahan kasus masih terjadi, bahkan mencapai rekor tertinggi pada 16 Januari dengan tambahan 14.224 pasien corona dalam 24 jam. Adapun positivity rate corona di Indonesia mencapai 16,6%, jauh di atas standar WHO maksimal 5%. Sedangkan tingkat kematian 2,9% dan kesembuhan 81,2 persen.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, menyatakan PPKM telah diterapkan di 73 kabupaten/kota yang tersebar di 7 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers tentang UU Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Rabu (7/10). Foto: Kemenko Perekonomian

Berdasarkan PPKM yang diterapkan di 73 kabupaten/kota se-Jawa dan Bali, kata Airlangga, sebanyak 29 kabupaten/kota di antaranya masih berisiko tinggi penularan corona. Artinya, 29 kabupaten/kota tersebut masuk zona merah.

"Hasil monitoringnya menyatakan beberapa daerah secara nasional ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (21/1).

Lalu sebanyak 41 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM masih berisiko sedang penularan corona atau zona oranye. Sedangkan 3 kabupaten/kota risiko rendah atau zona kuning.

Mural yang mengajak warga untuk memakai masker di tengah pandemi COVID-19 di Surabaya. Foto: Juni Kriswanto/AFP

Meski demikian, Airlangga tak menyebut rinci daerah mana saja yang masih masuk zona merah, oranye, dan kuning.

"Dari 7 provinsi (yang menerapkan PPKM), terlihat masih ada peningkatan di 5 provinsi dan yang mengalami penurunan Banten dan Yogya (DIY)" ucapnya.

Airlangga menyatakan berdasarkan parameter tersebut, pemerintah memutuskan PPKM diperpanjang mulai 26 Januari hingga 8 Februari.

"Nanti Pak Mendagri akan mengeluarkan instruksi Mendagri dan diharapkan masing-masing gubernur mengevaluasi berdasarkan parameter tingkat kesembuhan di bawah nasional, kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan BOR di atas nasional," tutupnya.