5 Kebijakan Baru Arab Saudi yang "Membebaskan" Perempuan

Perempuan Saudi. (Foto: Fahad Shadeed/REUTERS)

Arab Saudi selama ini kerap disebut sebagai negara yang bersikap kurang adil terhadap hak-hak perempuan. Dalam Global Gender Gap Report 2016 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum misalnya, Arab Saudi berada di deretan terbawah, tepatnya di peringkat 141 dari 144 negara.

Global Gap Gender Report disusun sebagai laporan yang bertujuan untuk memeriksa dan memotret ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam empat bidang kritis, yakni kesempatan dan partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, pemberdayaan politk, serta kesehatan dan kelangsungan hidup. Semakin rendah peringkat suatu negara didalamnya, berarti semakin besar kesenjangan gender yang terjadi di negara tersebut.

Kesenjangan gender yang terjadi di Saudi antara lain tampak dari sejumlah batasan atau larangan terhadap kaum perempuan di sana. Beberapa batasan itu misalnya saja larangan menyetir bagi perempuan.

Namun beberapa tahun belakangan, di era pemerintahan Raja Salman bin Abdulaziz, satu per satu batasan tersebut mulai hilang.

Pada Selasa (26/9) kemarin, Raja Salman menandatangani peraturan kerajaan yang memperbolehkan penerbitan surat izin mengemudi untuk perempuan.

Raja Salman (Foto: Reuters/Jonathan Ernst)

Kebijakan yang dikeluarkan Raja Salman ini merupakan keputusan bersejarah di negara berbentuk monarki tersebut. Sebab, sejak Kerajaan Arab Saudi didirikan pada 1932, perempuan di sana belum pernah diperbolehkan untuk mengemudikan kendaraannya sendiri.

Selama di bawah kepemimpinan Raja Salman yang naik takhta sejak 23 Januari 2015, sedikitnya ada 5 kebijakan baru terkait kebebasan dan hak-hak perempuan yang dikeluarkan oleh negara yang mengklaim sebagai negara Islam yang memiliki sistem hukum berdasarkan Alquran dan Sunah itu.

Berikut adalah 5 kebijakan baru di Arab Saudi yang dianggap telah memberi “kebebasan” kepada kaum hawa di sana.

1. Boleh Mengemudikan Kendaraan

Perempuan Arab mengemudi. (Foto: Faisal Al Nasser/Reuters)

Dilansir Al Arabiya, peraturan yang memperbolehkan penerbitan surat izin mengemudi untuk perempuan telah ditandatangani oleh Raja Salman kemarin (26/9).

"Peraturan Kerajaan akan memberlakukan kebijakan lalu lintas, dan penerbitan surat izin mengemudi laki-laki dan perempuan tanpa pembedaan," tulis Pemerintah Arab Saudi lewat keterangan tertulisnya di Saudi Press Agency.

Namun, peraturan tersebut baru akan diberlakukan pada Syawal 1439 Hijriah atau sekitar bulan Juni 2018.

Dalam keterangannya, peraturan terkait izin mengemudi bagi perempuan ini akan diikuti dengan penyelarasan kebijakan di beberapa departemen seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial.

2. Boleh Masuk Stadion

Perempuan diizinkan masuk stadion di Arab Saudi (Foto: Reuters/Faisal Al Nasser)

Momen bersejarah hadir dalam Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kerajaan Arab Saudi ke-87 pada akhir pekan lalu (23/9). Dilansir Reuters, ratusan perempuan terlihat memadati King Fahd International Stadium, Riyadh, untuk menyaksikan pagelaran konser serta pertunjukan opera perayaan HUT Kerajaan Saudi.

Sejak berdiri pada 1932, baru pada hari itulah perempuan di Saudi diperbolehkan masuk ke dalam stadion olahraga. Sebelumnya, Saudi kukuh memberlakukan larangan bagi perempuan untuk datang ke konser, bioskop, dan tempat-tempat ramai lainnya, termasuk stadion.

Aturan baru yang membolehkan perempuan untuk masuk ke dalam stadion itu disebut-sebut merupakan bagian dari program reformasi Saudi Vision 2030.

Gagasan reformasi itu diluncurkan pertama kali pada 2015 untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Arab Saudi dari minyak, menciptakan sektor baru untuk mempekerjakan kaum muda, dan menciptakan gaya hidup baru yang lebih terbuka.

3. Boleh Pakai Bikini di Pantai

Pantai di Dubai (Foto: Flickr)

Dikutip dari The Telegraph, pada awal bulan lalu Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman telah mengumumkan rencana pembangunan resor mewah di pesisir Laut Merah.

Menariknya, sang Putra Mahkota berencana memperbolehkan pemakaian bikini bagi perempuan-perempuan di area resor tersebut. Padahal selama ini, perempuan di Saudi wajib memakai abaya, semacam jubah berwarna hitam, saat berkegiatan di luar.

Mohammed bin Salman mengatakan, resor tersebut secara khusus akan diatur dengan hukum berstandar internasional. Penggunaan bikini bagi perempuan hanya berlaku dan diperbolehkan di area resor mewah yang akan menjadi tempat wisata itu, namu tak berlaku di tempat lainnya di Saudi.

Rencana pembangunan resor dan izin pemakaian bikini ini juga berkaitan dengan Saudi Vision 2030. Pembangunan resor sendiri akan dimulai pada 2019 dan ditargetkan selesai pada 2022.

Sebelum Saudi berencana memberlakukan peraturan tersebut, Dubai sudah lebih dulu membebaskan perempuan berbikini di pantainya. Akibatnya, kota di Uni Emirat Arab itu ramai dikunjungi oleh wisatawan internasional.

4. Boleh Bekerja sebagai Pemandu Lalu Lintas Udara

Ilustrasi Pemandu Lalu Lintas Udara (Foto: skyguide.ch)

Tahun 2012 silam menjadi salah satu momen bersejarah bagi kaum hawa di Saudi. Kala itu Raja Abdullah bersedia menandatangani sebuah undang-undang baru terkait hak perempuan, yakni mereka diperbolehkan bekerja di luar rumah.

Akan tetapi kesempatan mereka bekerja masih terbatas di toko-toko pakaian dalam dan kosmetik saja. Hal itu kemudian terus dikeluhkan oleh kaum hawa di sana, mereka menuntut untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam bekerja.

Baru-baru ini, tepatnya pada pekan lalu, Scroll.in memberitakan bahwa pemerintah Arab Saudi, untuk pertama kalinya, akan melatih perempuan untuk bekerja sebagai pemandu lalu lintas udara (air traffic controller).

Saudi Gazette melaporkan, Saudi Air Navigation Services akan memilih 80 wanita dari 6.900 kandidat yang mengajukan permohonan untuk program pelatihan. Kriteria kandidat terpilih adalah lulusan SMA, berusia antara 18-25 tahun, memiliki nilai akademik tinggi yang selanjutnya akan menjalani serangkaian tes seleksi lainnya.

Berdasarkan Saudi Vision 2030, Arab Saudi memiliki target untuk meningkatkan jumlah angkatan kerja perempuan --yang biasanya didominasi oleh laki-laki, yakni dari 23 persen menjadi 28 persen.

5. Boleh Ikut Pemilu

Para Perempuan Saudi Selesai Mengikuti Pemilu (Foto: Faisal Al Nasser/Reuters)

Desember 2015 merupakan momen bersejarah bagi kehidupan politik di Arab Saudi. Sebab pada bulan itu, kaum perempuan boleh ikut serta memilih maupun dipilih dalam sebuah pemillihan umum (pemilu) tingkat kotamadya yang digelar secara nasional.

Peristiwa ini merupakan kali pertama perempuan Saudi boleh memilih dan mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu.

“Kami telah menanti-nantikan kesempatan ini selama 10 tahun terakhir. Sepuluh tahun kami menanti saat di mana perempuan bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan sosial dan politik di negara ini,” kata Fawzeya Al-Harbi, salah satu kandidat perempuan dalam pemilu tersebut, sebagaimana dilansir dari VOA.

Dalam pemilu tersebut, dari 1,49 juta pemilih terdaftar, ada 131 ribu pemilih perempuan. Adapun jumlah kandidat perempuan yang bertarung adalah 980 orang, 1/12 dari jumlah kandidat laki-laki yang bertarung yang hampir mencapai enam ribu orang.

Era baru bagi perempuan di Saudi pun kian terbuka.