Wapres Sanjung Pekerja Migran RI: Kurangi Pengangguran, Penyumbang Devisa

Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Penyerahan Bantuan Program Stunting di Kabupaten Jember yang dilaksanakan di PT. Semen Imasco Asiatic, Kelurahan Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Foto: BPMI Setwapres

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyanjung kontribusi pekerja migran Indonesia (PMI) terhadap perekonomian negara. Selain mengurangi angka pengangguran, PMI juga disebut sebagai penyumbang devisa terbesar kedua bagi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat menghadiri puncak acara Hari Pekerja Migran Internasional 2023 di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (18/12). Sejak 2007 hingga 2023, menurutnya jumlah pekerja migran Indonesia tercatat sekitar 4,8 juta orang.

"Para pekerja migran ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya ungkit ekonomi daerah asal, tetapi juga terhadap penerimaan devisa negara," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Di tahun 2022, devisa melalui remitansi mencapai Rp 139 triliun, atau yang terbesar kedua setelah sektor migas. Selain menjadi pahlawan devisa, Ma'ruf Amin menyebut pekerja migran sebagai duta-duta negara yang turut mempromosikan berbagai hal positif tentang Indonesia, baik adat, dan budaya, serta potensi kuliner dan pariwisata.

Pada kesempatan itu, dia juga mengingatkan seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) menempuh jalur resmi dalam keberangkatan ke luar negeri. Hal ini untuk mengurangi risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau risiko lain yang dapat membahayakan nyawa.

“Sebar luaskan kepada rekan, keluarga, dan tetangga, tentang risiko pekerja ilegal dan TPPO, seperti risiko kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan diperjualbelikan antarmajikan,” ujarnya.

Wapres mengingatkan pekerja migran tanpa dokumen resmi tidak bisa mendapat perlindungan dari pemerintah ataupun penyedia kerja, serta rentan akan penipuan dan eksploitasi oleh penyalur.

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten, baik teknis maupun bahasa, sehingga mereka dapat merebut peluang kerja di luar negeri.