Tak Punya Sertifikat, Warga Tambun Minta Ganti Untung Rp 6 Juta/Meter

Suasana di Kampung Jati Terbit, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, RT/01 RW/07. Foto: Abdul Latif/kumparan

Pengerjaan proyek depo kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) masih terhambat masalah lahan. Lokasinya berada di Kampung Jati Terbit, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, RT/01 RW/07.

Warga di lokasi saat ini terus buka suara terkait negosiasi kompensasi fungsi lahan seluas 12,2 hektare (ha). Lahan tersebut memiliki 500 kepala keluaraga (KK), masing-masing terbagi 150 memilki Sertifikat Hak Milik (SHM), sementara 300 KK tidak memiliki SHM.

Ketua Komunikasi Kampung Jati Terbit (FKKJT) Sondi Irwanto Silalahi mengungkapkan bahwa pihaknya merupakan bagian dari warga yang tidak memilki SHM. Untuk itu, ia menambahkan bagi instansi terkait yang tertarik memberikan kompensasi bagi 300 KK yang tidak memilki SHM sebesar Rp 6 juta/meter persegi (m2).

Suasana di Kampung Jati Terbit, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, RT/01 RW/07. Foto: Abdul Latif/kumparan

“Rp 6 juta/meter tanah dan bangunan. Tanah milik yang membedakan harga. NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) sama Rp 336 ribu/meter persegi. Pertanyaannya itu enggak naik-naik dari dulu,” katanya kepada kumparan, Selasa (19/2).

Sementara itu, Kepala RT setempat, Nassanudin menambahkan untuk sisa lahan yang memiliki SHM atau sebanyak 258 KK tersebut meminta kompensasi hingga Rp 30 juta per meter persegi.

Jumlah tersebut berdasarkan gambaran yang ditaksir lantaran kompensasi tanah yang difungsikan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berseberangan dengan lahan mereka mendapatkan harga sekitar Rp 7 juta hingga Rp 11 juta per meter persegi.

“Selain itu dari sisi premium atau usaha apa yang dimiliki dan kami lama tinggal di sini,” ucapnya.