Sri Mulyani Minta IMF dan Bank Dunia Bantu Negara Miskin Dapat Vaksin

Menteri Keuangan Sri MulyaniHadiri KTT G20 Tahun 2020 secara Virtual. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Sektor keuangan yang terdampak pandemi COVID-19 menjadi salah satu yang dibahas dalam KTT G20. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, semua negara harus bersama-sama menangani dampak COVID-19 agar perekonomian pulih kembali.

Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya akses mendapatkan vaksin COVID-19 terutama untuk negara-negara miskin dan berkembang. Menurutnya diperlukan bantuan dari lembaga multilateral termasuk IMF dan Bank Dunia agar negara-negara miskin dan berkembang juga mendapat vaksin COVID-19 dalam jumlah memadai.

“Di sini lah letak peranan dari lembaga-lembaga multilateral menjadi sangat penting, bagaimana mereka bisa memberikan dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang atau negara miskin sehingga mereka bisa mendapatkan vaksin,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers secara virtual di Youtube Setpres, dikutip kumparan pada Minggu (22/11).

“Akses vaksin ini penting karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai seluruh negara mendapatkan akses vaksin tersebut,” tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Kemenko Perekonomian

Selain itu, kebijakan yang dibahas adalah terkait Debt Service Suspension Initiative (DSSI). Sri Mulyani menjelaskan langkah tersebut adalah inisiatif untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara miskin yang kondisi fiskalnya sulit akibat pandemi.

Sri Mulyani menjelaskan, relaksasi tersebut bertujuan agar negara-negara yang mengalami kesulitan tersebut bisa mempunyai ruang fiskal untuk menangani COVID-19.

“Oleh karena itu di dalam pembahasan yang kemudian didukung oleh lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan utang. Tadinya pada sampai akhir tahun ini, yang kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021,” ujar Sri Mulyani.

“Kemudian juga disepakati agar treatment terhadap utang bisa disamakan antara negara-negara yang selama ini tergabung di dalam Club Paris maupun yang di luar Club Paris. Ini menjadi salah satu hal yang sangat penting,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengakui perekonomian di negara G20 yang terdampak pandemi sudah mulai menunjukkan adanya perbaikan di kuartal III 2020. Namun, perbaikan tersebut baru awal dan dianggap masih rapuh. Untuk itu, dukungan kebijakan perekonomian dan keuangan tidak boleh langsung dihentikan saat ini.

“Artinya kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi sektor keuangan harus tetap dijalankan sampai ekonomi betul-betul pulih secara kuat,” ungkap Sri Mulyani.