Sandi Kritik Pembentukan Holding BUMN: Banyak Dipolitisasi

13 April 2019 23:14 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pasangan Capres dan Cawapres no urut 01, Jokowi-Ma'ruf menyampaikan visi dan misi di Debat Final Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pasangan Capres dan Cawapres no urut 01, Jokowi-Ma'ruf menyampaikan visi dan misi di Debat Final Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengkritik kebijakan Joko Widodo yang banyak membentuk holding BUMN di era kepemimpinannya. Menurutnya, pembentukan holding ini meresahkan para serikat pekerja.
ADVERTISEMENT
Isu pembentukan holding BUMN yang terbaru berasal dari industri penerbangan, yakni holding BUMN penerbangan yang terdiri dari para maskapai BUMN, AirNav, Angkasa Pura I, dan Angkasa Pura II.
Menurut Sandi, salah satu serikat pekerja di industri ini, mengeluh bahwa BUMN saat ini dipolitisasi. Padahal, seharusnya BUMN menjadi penopang ekonomi. Dia pun bertanya apa strategi Jokowi untuk memajukan BUMN?
"Serikat pekerja menemui kami bahwa mereka merasa BUMN dipolitisasi. Bagaimana strategi bapak agar BUMN jadi world class holding company?" katanya dalam debat capres dan cawapres kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4).
Jokowi pun menjawab. Kata dia, memang di eranya, banyak BUMN yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan (holding) sesuai dengan spesifikasinya. Sebagai contoh, ada holding BUMN minyak dan gas yang sudah terbentuk sejak awal 2018.
ADVERTISEMENT
Holding BUMN yang masih dalam tahap pembentukan, ada infrastruktur dan perumahan yang ditargetkan selesai tahun ini.
"Saya kira ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN baik yang berkaitan dengan konstruksi yang karya-karya, holding yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan dan juga yang berkaitan dengan perdagangan dan lainnya. Artinya akan ada holding-holding yang di atasnya akan ada super holding," kata Jokowi.
Pasangan Capres dan Cawapres no urut 02, Prabowo-Sandiaga menyampaikan pendapatnya saat Debat Final Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Kepada Sandi, Jokowi menjelaskan, pembentukan holding BUMN penting dilakukan. Dengan bersatunya perusahaan serupa, permodalan jadi lebih besar. Dengan begitu, ekspansi mereka pun jadi lebih luas.
Jokowi ingin, BUMN tidak hanya jago di kandang sendiri, tapi juga bisa merambah negara lain. Dia menyebut, salah satu BUMN yang sudah merambah pasar internasional adalah BUMN karya yang membangun konstruksi di Timur Tengah.
ADVERTISEMENT
"Dengan kekuatan holding yang besar seperti itu kita juga akan lebih mudah mencari capital mencari modal. Kalau semua kita lakukan, swasta ikut di belakang ini yang namanya Indonesia in corporation. Dan dengan itu, yang kecil lain ketarik semua, ekonomi kuat akan jadi besar," kata dia.
Dalam perdebatan Sandi dan Jokowi, Prabowo ikut berkomentar. Dia mengatakan saat ini kondisi BUMN sedang tidak sehat. Berdasarkan hasil survei yang dibaca misalnya, Garuda Indonesia baru bisa untung kita dalam satu penerbangannya, bila kursi mereka terisi 120 persen.
Kondisi ini, menurutnya, membuat Garuda tidak bisa untung. Dia pun menyebut tata kelola BUMN saat ini memang tidak berjalan dengan baik.
"Pak Jokowi apa mengerti dan paham yang terjadi? BUMN adalah benteng terakhir ekonomi Indonesia. Ada suatu studi tentang penerbangan yaitu berapa kursi yang harus diduduki tiap penumpang dalam satu pesawat bisa untung. Jadi holding-holding sekarang tidak dikelola dengan baik. Kami risau BUMN kita yang harusnya bisa jadi world champion sekarang jatuh bisa dikalahkan perusahaan swasta?" jelasnya.
ADVERTISEMENT
Tak terima disebut BUMN tak dikelola dengan baik, Jokowi meminta Prabowo cek setoran dividen perusahaan negara. Dia mengakui bahwa ada beberapa BUMN yang tak tertata dengan baik, tapi menurutnya itu terjadi di masa lalu.
Saat ini, Jokowi mengklaim kemampuan BUMN sudah bagus dengan menguasai blok-blok migas besar seperti Blok Rokan dan Blok Mahakam.
"Kita juga tahu perusahaan-perusahaan besar yang mengelola Blok Rokan, Blok Mahakam sekarang sudah diambil oleh Pertamina. Freeport yang dulu hanya 9 persen kita dibiarkan, sekarang sudah diambil alih Inalum dengan mayoritas 51,2 persen," ucapnya.