Program Makan Siang Gratis Dinilai Berpotensi Bikin Impor Beras Meningkat

Beras impor asal Vietnam sebanyak 24 ribu ton tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (12/11/2023). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Kebutuhan beras untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun. Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengatakan apabila kebutuhan beras nasional bertambah tanpa diikuti peningkatan produksi, impor beras berpotensi meningkat.

Agar produktivitas dalam negeri naik, Dwi menyarankan pemerintah harus memastikan harga beras di tingkat petani layak.

"Iya. Potensi impor beras pasti terjadi. Tapi kalau masalah produktivitas, selama harga di tingkat usaha tani bisa dipertahankan baik pasti produksi bisa meningkat," kata Dwi kepada kumparan, Sabtu (27/4).

"Tapi kalau pemerintah karena program (makan siang gratis), kalau dana barang tentu pemerintah berusaha menghemat kan, sehingga nanti beras atau gabah yang dibeli dari petani ya celaka sudah (kalau dibeli terlalu murah). Produksi pasti menurun dan hasil akhirnya impor semakin besar," sambungnya.

Bukan berarti menolak, Dwi mengatakan sebenarnya makan siang gratis ini program yang baik. Namun dia menyarankan agar pemerintah lebih melakukan diversifikasi pangan, tidak hanya beras saja.

"Harusnya program diversifikasi pangan, bukan lagi beras beras dan beras lagi. Dan itu yang dilakukan dalam misalnya program 10 feeding program di Jepang, di beberapa negara lainnya. Mereka mengarah ke diversifikasi," ujar Dwi.

Sebagai pengganti beras, kata Dwi, Indonesia punya potensi besar di sumber karbohidrat lainnya seperti sagu, jagung, hingga sorgum. Dia menilai apabila mengarah ke diversifikasi itu, program makan siang gratis bisa menjadi katalis pengembangan wilayah-wilayah produsen 3 komoditas tersebut.

"Maksudnya masyarakat di Indonesia Timur dibangkitkan lagi pengolahan sagu, pengolahan jagung, bahkan di beberapa daerah punya sorgum. Misi tersebut sekaligus berdampingan dengan diversifikasi. Bukan beras beras lagi," tegas Dwi.

Sebelumnya, Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan pihaknya mendapat informasi hitungan kebutuhan beras untuk program makan siang gratis mencapai 6,7 juta ton per tahun. Angka tersebut bukan angka resmi yang diterima Bulog.

"Angkanya itu adalah angka yang beredar di berbagai presentasi. Tadi pagi kalau saya tidak salah ada acara MoU-nya pak Mentan dengan Pak Kapolri itu ditampilkan angkanya. Ini bukan angka resmi yang kami terima, kami hanya baca, itu sekitar 6,7 juta ton per tahun. Itu angka yang besar," kata Bayu saat media gathering di kantor Bulog, Kamis (25/4).