Prabowo Tolak Bandara dan Pelabuhan Dikelola Asing, Ini Kata Jokowi

Sebuah pesawat berada di lintasan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, keberatan dengan cara pemerintah yang memberikan hak pengelolaan beberapa bandara dan pelabuhan kepada investor asing. Bagi Prabowo, bandara dan pelabuhan merupakan objek vital dan strategis yang harusnya tidak boleh dikelola asing.

"Kami khawatir kalau semua dioperasikan asing, kepentingan kita tidak cocok suatu saat bisa ditutup. Bandara dan pelabuhan seperti saluran nafas suatu bangsa. Kami dilatih untuk menjaga objek vital tetapi pemerintah Bapak mengizinkan asing," ucap Prabowo di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Prabowo memandang bandara dan pelabuhan merupakan objek vital yang tidak melulu menyangkut masalah ekonomi tetapi soal keamanan negara.

"Jadi masalah bandara dan perang bagi kami adalah strategis bukan masalah dagang dan ekonomi. Kami tidak bisa terima dikelola asing," ujarnya.

Capres no urut 01, Prabowo Subianto saat menyampaikan pendapatnya saat Debat Ke IV Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu, (30/3). Foto: REUTERS/Willy Kurniawan

Komentar Prabowo langsung ditanggapi Calon Presiden nomor urut 1, Joko Widodo. Menurut Jokowi, dia hanya menyerahkan pengelolaan bandara dan pelabuhan yang tujuannya komersial. Sedangkan dia tidak memberikan izin sama sekali bagi asing untuk mengelola bandara dan pelabuhan yang biasa dipakai Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Kalau menurut saya misalnya itu pelabuhan untuk Angkatan Laut diberikan asing itu tidak betul, atau bandara di Madiun yang dipakai simpan pesawat dan dipakai angkatan kita lalu diberikan ke asing itu yang tidak betul, tetapi yang (tujuannya) komersial kenapa tidak," timpalnya.

Meski dikelola asing, mayoritas pengelolaan bandara dan pelabuhan tetap dikuasai negara melalui kedua BUMN yaitu Pelindo dan Angkasa pura. Negara pun diuntungkan.

"Ini adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan bukan oleh negara. Negara lain melakukan itu dan tidak pernah ada masalah," tegas Jokowi.