Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi, Ini Reaksi Buruh hingga Pengusaha

Capres 02 Prabowo Subianto didampingi cawapres Gibran Rakabuming Raka pada pidato kemenangan Pemilihan Presiden 2024 versi quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Paslon 02 Prabowo-Gibran raih suara tertinggi di pilpres. Rekapitulasi KPU RI secara nasional mencatat Prabowo-Gibran meraih suara sebanyak 58,57 persen.

Hasil itu menuai reaksi dari kalangan pengusaha hingga kalangan buruh. Kalangan pengusaha berharap program kerja pemerintah di era Prabowo-Gibran nanti akan pro pengusaha, sedangkan reaksi buruh mereka khawatir dampak UU Cipta Kerja berlanjut.

Reaksi Pengusaha

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, berharap Prabowo-Gibran dapat mengetok kebijakan di sektor ekonomi yang berpihak pada kebutuhan pengusaha. Hal ini beriringan dengan kerja sama yang baik antara pengusaha dan pemerintah.

"Harapan kami paslon Prabowo-Gibran dapat bekerja sama dengan pelaku usaha secara lebih intens dan continue. Semua kebijakan ekonomi dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran lima tahun mendatang juga sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha dalam dan luar negeri," kata Shinta kepada kumparan pada Kamis (21/3).

Apindo juga berharap agar Prabowo-Gibran dapat menyempurnakan agenda-agenda reformasi struktural ekonomi saat ini sehingga Indonesia dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan begitu, iklim usaha atau investasi yang diciptakan di Indonesia di masa mendatang dapat menciptakan kepercayaan pasar yang tinggi, utamanya untuk melakukan ekspansi usaha maupun investasi. Dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi yang berimbas pada penyediaan lapangan kerja yang luas dan perbaikan daya saing ekonomi Indonesia.

Reaksi Buruh

Presiden Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM), Dwi Haryoto menilai selama ini hal yang selalu menjadi batu sandungan dalam iklim ketenagakerjaan adalah regulasi Omnisbus Law atau Undang-undang (UU) Cipta Kerja No 6 Tahun 2023.

Mereka khawatir program keberlanjutan yang selama ini digaungkan Prabowo juga menyasar hal tersebut.

“Dan Prabowo-Gibran adalah paslon yang akan melanjutkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi, termasuk UU Omnibus Law dan turunannya yang memberikan dampak buruk bagi pekerja,” kata Dwi.

Atas kekhawatiran itu pihaknya memiliki usulan kebijakan kepada pemerintah baru, guna meminimalisir dampak bagi buruh akibat implementasi UU Omnibus Law.

Serikat Buruh, lanjutnya, mengharapkan kepada pemerintah ke depan untuk membuat regulasi yang kuat tentang kebebasan berserikat, yang meliputi hak berserikat dan berunding, serta job security.

"Dalam hal ini menjaga keberlangsungan pekerjaan, agar pekerja dapat terus bekerja sampai hari tuanya, tersedianya lapangan pekerjaan yang luas (dan) upah yang adil dan layak,” pungkas Dwi.

Sebelumnya, massa buruh yang terdiri dari KSPI, KSPSI AGN, KPBI, KSBSI, mendesak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dicabut dengan berdemo di kawasan Patung Kuda, di Jakarta Pusat, Senin (2/10).