Populer: Subur Bisnis Peti Mati di Tengah Corona, Alasan Prabowo Tanam Singkong

Pengrajin peti mati Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Pandemi corona membuat pesanan peti mati melonjak dari 150 menjadi seribu per bulan. Berita tersebut jadi salah satu yang populer di kumparanBisnis, Senin (21/9).

Selain itu, alasan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanam singkong di lumbung pangan, juga masuk yang tak kalah ramai dibaca.

Adapun berita populer lainnya soal Kementerian Pertanian yang kembali dikritik Komisi IV DPR terkait anggaran. Berikut rangkumannya:

Pandemi Corona Bikin Pesanan Peti Mati Melonjak Tajam

Bisnis peti mati semakin subur sejak merebaknya pandemi COVID-19. Hal itu diakui oleh Aan yang bekerja sebagai penjual peti mati.

Dalam sebulan, kini Aan mampu menjual seribu peti mati. Padahal dulu jumlah pesanannya hanya mencapai 100 buah per bulannya.

Aan mengatakan, sebagian besar para pembelinya adalah perorangan. Tapi sejak ada pandemi, rumah sakit juga banyak memesan langsung kepadanya.

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) saat meninjau lumbung pangan nasional di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Prabowo Garap Lumbung Pangan, Kenapa Singkong yang Ditanam?

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk menggarap lumbung pangan. Prabowo sudah berencana menanam singkong di lahan seluas 60 ribu hektar.

Wakil Menteri Pertahanan, Wahyu Sakti Trenggono, mengatakan ada tiga alasan Prabowo memilih singkong. Pertama, menjadi alternatif pengganti karbohidrat dari padi dan gandum.

Alasan kedua, untuk menekan ketergantungan impor gandum. Sedangkan alasan terakhir, karena singkong lebih mudah ditanam bahkan di atas lahan gambut.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kanan) mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (17/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

DPR Cecar Kementan soal Anggaran Rp 13 M untuk Bengkel Alsintan

Komisi IV DPR mencecar Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan lantaran besarnya anggaran untuk perbengkelan alat mesin pertanian di 2021. Anggaran untuk program tersebut mencapai Rp 13,28 miliar.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat, Suhardi Duka, pun mengkritik anggaran tersebut. Sebab bantuan perbengkelan itu hanya akan diberikan untuk 18 desa di 18 kabupaten.

Artinya satu desa bakal mendapatkan anggaran yang cukup fantastis, yaitu sekitar Rp 738 juta. Menurutnya anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk wilayah yang lebih luas lagi, tidak hanya untuk 18 desa saja.