PLN Bakal Bangun 4 SPLU untuk Bus Listrik Damri dan Jakpro Tahun Ini

Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di Kementerian ESDM Jakarta. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

PT PLN (Persero) bakal membangun 4 Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Rencananya infrastruktur untuk isi ulang bahan bakar mobil listrik ini dibangun tahun ini.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN Djoko R Abumanan mengatakan, keempat SPLU ini dibangun untuk menyediakan listrik bagi bus-bus listrik milik Damri dan Jakpro.

“Kami lagi kerja sama dengan Damri dan Jakpro, mereka mau beli bus listrik. Ini nanti (SPLU)-nya fast charging,” kata dia di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (18/3).

Kata Djoko, Damri dan Jakpro bakal membeli mobil bus tipe Scania dari Swedia. Sebelumnya, bus jenis ini sudah ada dan dipakai sebagai bus Transjakarta tapi belum berbahan bakar listrik.

SPLU di Kantor Kementerian ESDM. Foto: Selfy Sandra/kumparan

Bus-bus ini merupakan kendaraan yang bakal melayani rute ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena itu, nantinya dari 4 SPLU akan ada yang dibangun di sana.

Adapun untuk tarif listrik yang bakal dijual ke Damri dan Jakpro, Djoko mengaku, PLN masih menghitungnya. Yang pasti, biayanya lebih murah dari pembelian BBM.

“Biayanya lagi kita hitung dengan pihak pengguna. Ini 15 menit harus full (terisi),” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Korporat PLN Syovie Felianti Roekman mengatakan, biaya pembangunan SPLU fast charging terbilang mahal. Satu SPLU bisa mencapai Rp 2 miliar.

Adapun pembiayaanya, dia mengaku, masih membicarakannya dengan Damri dan Jakpro.

“Masih dihitung skema bisnis. Bisa saja nanti (investasi gabung PLN, Damri, dan Jakpro),” ucapnya.

Sementara itu, untuk pembangunan SPLU bagi kendaraan listrik pribadi, Syovie mengaku belum menentukan berapa banyak yang bakal dibuat. Katanya masih dipetakan, termasuk titik lokasinya di Jakarta.

Pembangunan SPLU fast charging sendiri merupakan langkah dari implementasi Peraturan Presiden tentang Kendaraan Listrik yang belum juga ditandatangani Presiden Joko Widodo.