Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Evaluasi DHE SDA

Ilustrasi kapal tongkang membawa batu bara di sungai Mahakam. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pengusaha meminta pemerintah untuk dilibatkan dalam evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan Pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA)

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia, Chandra Wahjudi.

"Kami mengusulkan agar dilakukan evaluasi dengan melibatkan stakeholder terkait guna menghasilkan aturan yang lebih baik," kata Chandra kepada kumparan, Selasa (5/12).

Chandra menilai kebijakan memarkirkan dolar di Indonesia tersebut berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Mengingat, dana itu seharusnya bisa diputar kembali untuk mendukung kegiatan usaha.

"Dana hasil dari kegiatan ekspor tersebut juga diputar kembali untuk mendukung kegiatan usaha," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan pemerintah akan mengevaluasi implementasi aturan DHE SDA hingga Februari 2024.

"Pemerintah memutuskan akan melakukan evaluasi lagi secara lebih komprehensif dan mendalam dalam 3 bulan ke depan," kata Susiwijono kepada kumparan.

Pekerja mengoperasikan alat berat saat bongkar muat batu bara ke dalam truk di Pelabuhan PT Karya Citra Nusantara (KCN), Marunda, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Susiwijono yakin tingkat kepatuhan para eksportir akan semakin tinggi dalam masa evaluasi kali ini.

"Melihat data dan tren yang sangat baik dalam implementasi DHE, mestinya hasil evaluasi berikutnya tingkat compliance akan lebih baik lagi," ungkapnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aturan mengenai DHE sudah terimplementasi dengan baik dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Namun, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa evaluasi guna menampung masukan dari para pelaku usaha terkait beleid tersebut.

“Compliance-nya (terhadap PP 36/2023) sudah bagus. Yang tidak comply hanya 1 persen. Tapi tiga bulan kita pantau lagi, kita sosialisasi lagi ke pelaku usaha,” ungkap Menko Airlangga beberapa waktu lalu.