Pemerintah Tambah Anggaran Kesehatan Dalam PEN Jadi Rp 124 Triliun

Tenaga kesehatan melakukan registrasi sebelum mendapatkan vaksinasi dosis pertama vaksin coronaSinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Pemerintah bakal menambah anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanggulangan COVID-19 tahun ini menjadi Rp 124 triliun. Sebelumnya, disepakati alokasi untuk pos ini di 2021 sebesar Rp 104,7 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, di tahun ini anggaran untuk penanganan COVID termasuk memulihkan ekonomi nasional secara total memang naik menjadi Rp 619 triliun dari yang sudah ditetapkan sebelumnya Rp 553,1 triliun.

"Memang yang signifikan adalah kenaikan di bidang kesehatan. Perkiraan kita untuk penangan khusus PEN di 2021 ini anggarannya mencapai Rp 124 triliun dibandingkan anggaran tahun lalu Rp 63 triliun," kata Askolani dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube, Kamis (4/2).

Meski begitu, Askolani menyebut total anggaran kesehatan termasuk di luar PEN bisa mencapai Rp 254 triliun tahun ini karena dikombinasikan dengan belanja kementerian/lembaga khususnya di bidang kesehatan. Misalnya saja program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang diberikan ke 98 juta penduduk Indonesia.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani ketika ditemui awak media, Jakarta, Rabu (05/09/2018). Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Kebutuhan lain yang mungkin bertambah di sektor kesehatan adalah ada anggaran kesehatan lewat Transfer Dana ke Daerah untuk mendukung Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Anggaran lainnya di pos kesehatan tahun ini adalah pengadaan untuk vaksin seperti bahan baku sebesar Rp 600 miliar. Tak hanya itu, program vaksinasi juga meliputi biaya peralatan hingga distribusi yang totalnya diperkirakan Rp 73 triliun.

"Sehingga ini yang kemudian menjadikan anggaran kesehatan di 2021 ini mengalami kenaikan signifikan," ujar Askolani.

Menurut dia, pemerintah juga memberikan keringanan pajak untuk pengadaan alat kesehatan. Tujuannya agar pengadaannya lebih mudah, cepat, dan murah demi membantu pelayanan kesehatan tahun ini berjalan lancar.