Pemerintah soal Harga Pangan Melonjak: Produksi Masih Terpaku di Jawa

27 Maret 2024 11:48 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan. Foto: Akbar Maulana/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan. Foto: Akbar Maulana/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan sejumlah tantangan mengenai ketersediaan bahan pokok di Indonesia. Salah satunya, produksi masih terfokus di pulau Jawa.
ADVERTISEMENT
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan produksi pangan pokok di Pulau Jawa mendominasi wilayah lain yakni lebih dari 50 persen dari total produksi nasional.
"Produksi pangan pokok masih terfokus di pulau Jawa atau lebih dari 50 persen dari total produksi nasional dan pulau Sumatera. Sementara wilayah Kalimantan mayoritas pasokan masih mengandalkan dari luar wilayah seperti dari Jawa dan Sulawesi," kata Ferry dalam acara GNPIP Kalimantan Timur 2024, Rabu (27/3).
Menurutnya, ketersediaan pasokan antar-waktu dan antar-wilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilitas harga pangan. Untuk itu diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi budaya, pemanfaatan sarana penyimpanan, perluasan kerja sama antar-daerah, serta penguatan konektivitas antar-wilayah untuk penguatan pasokan di masing-masing wilayah.
ADVERTISEMENT
Pedagang sayur melayani pembeli di Pasar Induk Rau, Serang, Banten Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Ferry melanjutkan, pemerintah sudah membuat langkah kebijakan untuk meredam kenaikan harga pangan di Indonesia khususnya harga beras. Pertama, menjaga jumlah stok cadangan beras pemerintah (CBP) cukup dan tersebar sesuai kebutuhan di seluruh Indonesia.
"Termasuk percepatan pemasukan impor di Maret 2024," tambahnya.
Kedua, percepatan penyaluran SPHP di pasar tradisional, distributor di antaranya food station dan Pasar Cipinang, maupun di ritel modern. Ketiga, penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta KPM.
Keempat, mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar murah maupun gerakan pangan murah. Kelima, pengalihan CBP ke komersial untuk mengendalikan harga beras jenis premium.
"Terakhir, penetapan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium hingga 24 April 2024," katanya.