Pemerintah Larang Ekspor Nikel, Konsumsi Listrik Sulawesi Naik 3 Kali Lipat

Seorang pekerja mengambil bijih nikel. Foto: reuters

PT PLN (Persero) ketiban berkah dari kebijakan larangan ekspor nikel berkadar rendah yang diteken pemerintah tahun lalu. Konsumsi listrik di daerah penghasil nikel naik tiga kali lipat.

Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara Syamsul Huda mengatakan konsumsi listrik PLN naik tiga kali lipat karena kebijakan tersebut terjadi di Sulawesi. Sebab, banyak pabrik smelter dibangun dan membutuhkan listrik.

"Di Sulawesi ini yang dapatkan berkah dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh ekspor nikel sebelum diolah di sini. Artinya pengolahan di sini membutuhkan smelter dan jadi potensi pasar listrik yang besar bagi Sulawesi," kata dalam konferensi pers Kesiapan Listrik PLN Masa Siaga Idul Fitri 1442 H, Selasa (11/5).

Sebagai gambaran, kata Huda, normalnya beban listrik di Sulawesi rata-rata hanya 2.000 Megawatt (MW). Tapi, semenjak ada larangan ekspor nikel maka beban puncaknya bisa tiga kali lipat dari sebelum ada kebijakan larangan ekspor nikel.

"Sekarang ada potensi pasar smelter, jadi sekitar 6100 MW. Nah ini kan tiga kali lipat dari beban puncak yang eksisting di Sulawesi," ujarnya.

Warga memeriksa meteran listrik prabayar di Rumah Susun Benhil, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Meski begitu, konsumsi listrik dari industri smelter nikel ini masih bisa digenjot lagi. Untuk itu, PLN terus melakukan pendekatan kepada pelaku bisnis di sana.

Huda mengungkapkan salah satu kendala pembangunan listrik di sana adalah infrastrukturnya. Menurutnya, jangan sampai para pengusaha smelter itu membangun pembangkit listrik sendiri untuk pabrik mereka.

"Kalau tidak, mereka akan bangun pembangkit sendiri dan PLN enggak bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun melalui program 35.000 MW. Karena itu, kami lagi pendekatan bagaimana potensi pasar yang ada bisa gunakan listrik yang disiapkan negara dalam hal ini melalui PLN," ujarnya.