Pemerintah Bakal Evaluasi Subsidi Energi Juni Mendatang Imbas Iran vs Israel

PT Pertamina Patra Niaga siaga di jalur strategis dan wisata memastikan pasokan dan layanan BBM, LPG dan avtur. Foto: Pertamina

Presiden Jokowi mengumpulkan menteri-menteri ekonomi dalam rapat terbatas (ratas) membahas mitigasi dampak eskalasi konflik Iran dan Israel. Salah satunya terhadap subsidi energi imbas kenaikan harga minyak mentah dunia.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah akan mengevaluasi kembali alokasi subsidi energi dengan menyesuaikan kenaikan harga minyak mentah dan nilai tukar Rupiah.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan Jokowi memberikan arahan untuk meredam lonjakan subsidi energi yang akan membebani APBN.

"Kita harus antisipasi ini, melihat skenario yang mungkin terjadi, mengambil alternatif untuk bisa meredam," jelasnya.

Arifin menjelaskan, setiap kenaikan USD 1 harga minyak mentah, beban subsidi dan kompensasi energi akan naik sekitar Rp 3,5 triliun hingga Rp 4 triliun. Dampak ini belum mempertimbangkan kenaikan nilai tukar Rupiah.

Petugas mengisi bahan bakar minyak ke kendaraan konsumen di SPBU 5483203, Mataram, NTB, Kamis (4/4/2024). Foto: ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Harga minyak mentah dunia menguat pascaserangan Israel ke Iran dan serangan balik Iran ke Israel. Pada perdagangan Senin (15/4), harga minyak mentah Brent berjangka ditutup USD 90,10 per barel, sementara harga West Texas Intermediate (WTI) yakni USD 85,41 per barel.

"Belum lagi kalau Rupiah tiap naik 1 dolar 100 rupiah juga cukup besar. Makanya kita harus hemat energi, efisiensi energi ini harus terus di canangkan dikerjain dan diprogramkan," tuturnya.

Meski begitu, dia mengakui strategi menahan pembengkakan subsidi energi ini sulit karena faktornya mencakup harga minyak mentah dan nilai tukar Rupiah yang juga terus melemah di atas Rp 16.000 per dolar AS.

"Ini susah, karena itu kan balik ke faktor yang sulit kita kendalikan ya, harga minyak sama kurs, dua-duanya," tuturnya.

Dengan demikian, Arifin mengatakan strategi yang harus dilakukan bersifat jangka panjang melalui percepatan implementasi program-program yang sudah ada.

"Jadi kita harus lakukan satu efisiensi apa yang bisa kita lakukan, kemudian alternatif energi apa energi yang bisa kita manfaatkan di dalam negeri untuk bisa menggantikan itu. Dampak (subsidi bengkak) itu bisa kita redam," pungkasnya.