Pemerintah Akan Bagikan Bansos Beras hingga Telur Ayam Jelang Ramadan

5 Maret 2023 17:37 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pedagang beras di PD Pasar Kramat Jati Jaya, Jakarta Timur. Foto: Alfadillah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pedagang beras di PD Pasar Kramat Jati Jaya, Jakarta Timur. Foto: Alfadillah/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos dalam bentuk bahan pokok menjelang ramadan 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bansos tersebut diberikan untuk warga yang tidak mampu.
ADVERTISEMENT
Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa pemerintah akan memberi bantuan beras selama tiga bulan. Demikian juga telur dan ayam, dan ini sedang diatur regulasinya,” kata Airlangga dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 secara virtual, Minggu (5/3).
Airlangga menjelaskan bansos yang didistribusikan selama 3 bulan itu diberikan ke warga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai. Ia berharap program bansos itu bisa berjalan.
“Kami mengingatkan bahwa bulan Maret ini akan ada survei terkait kemiskinan. Sehingga tentu kita bisa menahan inflasi agar kemiskinan tidak meningkat. Bantuan sosial akan dilaksanakan bulan Maret, April, Mei,” ujar Airlangga.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberi sambutan di Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023. Foto: Kemenko Perekonomian
Selain memberi bansos, upaya pemerintah dalam mengendalikan harga jelang hari besar keagamaan itu antara lain pemantauan harga kebutuhan bahan pokok, mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar, kelancaran distribusi dan intervensi APBD, berkoordinasi bersama aparat penegak hukum, dan mengelola ekspektasi masyarakat.
ADVERTISEMENT
“Memastikan alokasi anggaran subsidi ongkos angkut melalui APBD. Sekali lagi ini subsidi ongkos angkut melalui APBD dengan biaya tidak terduga bisa dimanfaatkan melalui ini dari Kemendagri,” ungkap Airlangga.
Di samping itu, Airlangga menyebut pengelolaan ekspektasi masyarakat dan pembelanjaan bisa dilakukan secara bijaksana. Sehingga tidak terjadi over buying akibat misinformasi.