Pejabat Kantor Luhut soal Infrastruktur: Jangan Negatif ke Tenaga Kerja China

2 April 2020 13:31 WIB
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Foto: Antara/Aprillio Akbar
zoom-in-whitePerbesar
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Foto: Antara/Aprillio Akbar
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sejumlah kalangan mendorong Pemerintah menunda proyek-proyek infrastruktur besar, untuk lebih berfokus ke penanganan virus corona. Selain mempertimbangkan pembiayaan, sejumlah proyek infrastruktur besar juga melibatkan tenaga kerja asing, termasuk dari China.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, menyatakan belum ada proyek infrastruktur yang secara spesifik akan ditunda atau tetap dilanjutkan, di tengah pandemi Virus Corona baru atau COVID-19.
“Saya dengar juga wacana itu, tapi belum secara spesifik dievaluasi yang mana yang mau diteruskan, mana yang diprioritaskan, dan mana yang mau ditunda. Yang pasti, prinsipnya kita sekarang first thing first mau diupayakan dulu soal keselamatan,” katanya dalam konferensi video di Jakarta, Kamis (2/4).
Ridwan mengakui, di sisi lain memang ada banyak proyek infrastruktur yang melibatkan tenaga kerja asing. Termasuk tenaga kerja asing dari China, seperti dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Namun ia meminta agar masyarakat tidak berpretensi negatif jika tenaga kerja asing asal China itu membahayakan bila nanti datang ke Indonesia. Pasalnya, kondisi serangan virus corona di 'Negeri Tirai Bambu' itu, menurut Ridwan, sudah membaik.
ADVERTISEMENT
“Saya katakan, semua itu dilakukan dengan proses yang cukup tepat. Malah kita harus lapang dada. Orang kita mungkin lebih berbahaya dari orang lain karena kita sendiri sedang outbreak,” katanya.
Menko Maritim, Luhut Pandjaitan (kedua kiri) menyaksikan penandatanganan kerja sama oleh Deputi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin dan Wakil Kepala Bappenas China, Ning Jizhe. Foto: Dok. Kemenko Maritim
Permintaan agar pemerintah menunda proyek infrastruktur besar, antara lain muncul dari mantan Menteri Keuangan, Rizal Ramli. Menurut pria berjuluk 'Rajawali Ngepret' itu, Jokowi seharusnya bisa melakukan realokasi anggaran secara radikal.
"Yakni menghentikan sementara semua proyek-proyek infrastruktur. Termasuk proyek pembangunan ibu kota baru," kata Rizal Ramli, Selasa (31/3).
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan seluruh proyek strategis BUMN tetap berjalan di tengah pandemi Corona. Namun, Erick mengaku tengah memetakan sejumlah proyek yang tetap berjalan dan proyek-proyek yang dapat ditunda sementara waktu.
ADVERTISEMENT
Di antara sejumlah proyek strategis, program 35 ribu MW menjadi salah satu yang akan tetap dilanjutkan guna memenuhi kebutuhan di masa depan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada moratorium atau penundaan pekerjaan proyek infrastruktur terkait pandemi COVID-19. Dia memastikan proyek infrastruktur akan terus dikerjakan sesuai dengan program dan target yang telah ditetapkan.
*****
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!